Bogordaily.net -Plt. Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis Pangkayungon menginformasikan data jumlah terdampak kiriman banjir dari Malaysia 4 Januari 2022, 6 Kecamatan, 79 Desa, 3.179 Rumah, 3.753 KK dan 10.887 jiwa.
Lebih lanjut ia menjelaskan, solusi dapat dibagi dua yaitu apek regulasi dan infrastruktur yang terbagi dua yaitu regulasi dalam negara dan regulasi dalam hubungan bilateral RI-Malaysia.
Kemudian Regulasi Dalam Negeri segera revisi keputusan Presiden Republik Indoneisa Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai, atau Kepres yang terbit pada masa Rezim Pemerintahan SBY.
“Dalam Kepres tersebut hanya sungai sesayap yang dimasukkan sebagai sungai lintas Negara. Padahal Sungai Sembakung juga melintasi dua Negara bahkan perahu/Kapal Mesin Tempel dengan muatan 5 ton masih bisa masuk dari Sungai Sembakung ke Malaysia sampai Pangkalan Salung Malaysia (kurang lebih 2.5 jam perjalan dari Perbatasan Indonesia-Malaysia (Labang),” ujar Plt. Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis Pangkayungon dalam keterangan Facebooknya, Selasa 18 Januari 2022.
Bahkan saat ini, sambungnya, dengan dibangun PLBN Labang dengan perlintasan antar Negara melalui sungai baik dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya dengan jalur sungai sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2019.
Lanjutnya, belum diketahui perijinan perlayaran sungai antar negaranya bagaimana karena yang ada semala ini hanya laut dan darat. Belum ada di Indonesia yang sungainya bisa dilintasi perahu atau kapal ke antar negara melalui sungai hanya di Sungai Sembakung Wilayah Kabudaya Nunukan Kalimantan Utara.
“Jika kita bandingkan di Sungai sesayap sudah tidak ada perahu yang sampai berlayar pada sungai di bagain Malaysia. Dari semua fakta itu seharusnya Sungai Sembakung Sungai Lintas Negara Kalimantan Utara – Sabah Malaysia,” katanya.
Oleh karena itu, langkah yang harus segara dilakukan adalah untuk mengusulkan revisi Keputusan Presiden (Kepres) 12 tahun 2012 Seperti, Bappeda Kabupaten dan Provinsi Provinsi segara melakukan rapat koordinasi bersama OPD terkait dengan melibatkan Balai Wilayah Sungai Wilayah V Kalimantan Utara, Dinas PUPR Bidang Pengairan, Dinas Perhubungan.
“Setelah itu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi mengajukan permohonan revisi melalui Kementerian PUPR sebagai Leding Sector,” imbuhnya.
Selanjutnya Pressure Group, masyarakat melalui Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan, Aktivis, LSM, Media para netezin dan youtuber tidak boleh diam dan berhenti untuk terus menyuarakan terkiat revisi Kepres Nomor 12 tahun 2012. Dan juga solusi dari sisi bilateral dengan pihak Malaysia dan terbanguannya infrastruktur yang menjadi solusi komperhensif.
“Agar aspirasinya tidak ‘liar' dan maka aspirasinya dapat melalui saluran aspirasi yang dijamin konstitusi yaitu DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi pada tingkat daerah dan melalui anggota DPR RI dimana Kalimantan Utara memiliki 3 anggota Parlimen atau DPR RI di Senayan dan 3 Anggota DPD RI (Senator),” jelasnya.
Lumbis Pangkayungon juga mengatakan, untuk aspek Infrastruktur segara bangun Jalan Akses Perbatasan Mansalong – Binter – Labang – Tau Lumbis. Dengan adanya jalan ini maka masyarakat akan secara mandiri membangun rumah dipinggir jalan.
“Apalagi tanah adalah milik Desa sehingga tidak lagi tinggal dibantaran sungai sembakung karena sungai Merupakan akses tranpotasi dan ekonomi masyarkat Kabudaya Kabupaten Nunukan selama ini, terdapat 65 Desa yang akan terselamatkan dari banjir jika jalan tersebut dibangun. (Kementerian PUPR),” paparnya.
Untuk itu, Menteri Sosial yang didampingi anggota DPR RI Deddy Sitorus dihadapan Gubernur, Bupati, Para Camat dan Masyarkaat pada saat menijau banjir dapat terialisasi, mereka menyampaikan, segera membawah persoalan banjir kiriman Jiran ini di rapat terbatas Kabinet dan melaporkan kepada Presiden Jokowi.
“Seperti air bersih di atap, Blbantuan Jalan dari Manuk Bugkul-Atap 3 M, pembanguan Lumbung Sosial tanggap bencana di Sembakung, Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu berupa sepatu karet yang kapasitas 8-10 lengkap dengan mesin bersamaan dengan OPS Tagana,” kata Lumbis di Semabakung dan Mes Kecamatan Lumbis, ketika Menteri Sosial dialog dengan Camat dan Kepala Desa secara langsung sekaligus menyerahkan bantuan banjir dari Kemensos.
Tak hanya itu, Koordinasi dengan Menteri PUPR untuk pembanguan dan peningkatan jalan akses Perbatasan Mansalong-Binter-Labang-Tau Lumbis. Lalu koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan KLHK terkait aspirasi inclav pemukiman warga yang rekolasi mandiri.
“Untuk masyarakat DAS Sembakung jangan buang energi kita dengan pikiran-pikiran negatif mari kita satukan ide dan hati untuk berjuang bersama untuk kelaur dari bencana tahuan ini,” imbuhnya.
“Semoga bermanfaat dan menjadi refrensi para pengambil kebijakan, karena saya percaya ketika informasi tepat yang diberikan maka akan ada kebijakan yang tepat,” ungkapnya. (Ibnu Galansa Montazerry)