Bogordaily.net–Terkait polemik di Sekolah At-Taufiq, Direktur Lembaga Pendidikan Islamic Centre At Taufiq Irma Dewiyana mengatakan, pihaknya dari pengelola telah menyampaikan aspirasi dua hal secara tulis kepada Kepala Dinas (Kadisdik) Kota Bogor Hanafi. Ia meminta Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah At-Taufiq tidak ditunda seperti sekolah lainnya.
“Jangan sampai konflik yang belum selesai ini ‘mengorbankan' anak-anak yang seharusnya semua sekolah itu sudah PTM walaupun 50 persen, tapi karena konflik ini jadi ditunda,” ujar Irma.
Senada, Ketua Yayasan At Taufiq ICAT Bogor Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz menambahkan, pihaknya dari yayasan berharap semua yang terjadi di At-Taufiq bisa ditarik persoalannya secara internal antar yayasan.
“Ayolah kita terbuka saling bertemu Yayasan At-Taufiq dan Yayasan Al Irsyad. Itu lebih baik sehingga ke depan bisa fokus membina terus mengurus dan mengawas. Jadi clear-kan masalah ini, jangan sampai kemudian hari muncul lagi. Saya yakin, kalau kedua yayasan duduk bareng akan beres persoalan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut menurut Syarief, pihaknya juga sudah mengirim surat ke Disdik agar permasalahan tersebut ditarik ke yayasan. Surat yang dikirimkan 14 Januari 2022 lalu itu pun diharapkan segera dijawab.
Sementara itu, Pembina Yayasan At Taufiq ICAT Bogor Said Awad Hayaza menjelaskan, Sekolah At-Taufiq dengan nama besarnya sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Bogor. Bahkan, Wali Kota Bogor Bima Arya mengakui bahwa sekolah At-Taufiq merupakan sekolah Islam terbaik di Bogor.
Dia berharap At-Taufiq tetap berkibar, bahkan bisa mengembangkan diri untuk mencerdaskan anak bangsa terutama di Bogor.
“Masalah konflik ini akan kami selesaikan secara profesional nantinya di tingkat atas, karena ada yang terpotong, ada yang tidak nyambung di tingkat bawah, kemungkinan seperti itu,” katanya.
Padahal, masih kata Said, sebetulnya sudah pernah pihaknya bertemu dengan wali kota sebelum pengambilan penetapan Plt.
Apalagi kata dia, permasalahan At-Taufiq sudah lahir sebelum Plt datang, makanya pihaknya meminta agar wali kota membuat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menunjuk Plt agar netral, menjaga, dan menjalankan.
“Rupanya dalam perjalanan ini ada yang buntu lagi, akhirnya kita sampaikan tolong supaya Plt itu fungsinya sebagai Plt-lah,” jelasnya.
Karena lanjut dia, At-Taufiq sejak 2002 sudah ada 2013 hingga sekarang tidak ada masalah, tetap berjalan, termasuk izin dan legalitasnya.
“Tidak berubah, tetapi kenapa sekarang jadi masalah. Mungkin ada yang terpotong di situ. Semoga kami di level atas bisa menyelesaikan,” sambungnya.
Kedepan, lanjut Said, melalui Kepala Dinas Pendidikan pihaknya telah menyampaikan dan meminta tidak lagi lembaga atau yayasan yang berurusan dengan dinas, tetapi cukup antar yayasan saja.
“Mudah-mudahan akan ada jalan keluar, mungkin itu solusi yang terbaik,” tandasnya. (Ibnu Galanska Monstazery)