Bogordaily.net – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan bahwa salah satu sistem lembaga keuangan di Indonesia diretas hacker.
Menurutnya peretas tersebut meminta tebusan uang kripto (cryptocurrency), agar sistemnya bisa diakses lagi oleh lembaga keuangan tersebut.
“Ada kasus salah satu lembaga keuangan di Indonesia di-hack sistemnya dan bisa dibuka apabila harus dibayar sejumlah uang, dan pembayarannya adalah minta dibayar dengan kripto. Ini fakta, dan barangkali mungkin tidak hanya satu,” katanya, Rabu, 23 Februari 2022.
Namun dia tidak menjelaskan apakah lembaga keuangan bank atau bukan bank. Dia tidak spesifik menyebutkan salah satunya.
Hal itu bisa terjadi karena menurut Wimboh adanya kelemahan pada uang kripto, termasuk dari sisi regulasi. Tak ayal aset digital tersebut mudah disalahgunakan.
“Produk-produk itu memanfaatkan area yang unregulated, regulation-nya belum ada,” sebutnya.
Pada tahun lalu, Wimboh sudah memperingatkan bahwa aktivitas para hacker di lembaga keuangan Indonesia sudah gentayangan dalam beberapa waktu terakhir.
Fenomena tersebut muncul karena meningkatnya transaksi digital. Oleh karenanya keamanan data konsumen atau nasabah perbankan harus ditingkatkan.
“Perbankan mau nggak mau ubah jadi digital produk semua, lending juga gitu. Tapi ada risiko yang kita sebut risiko siber, apalagi ini hacker sudah mulai bergentayangan untuk menyatroni beberapa lembaga keuangan yang ujung-ujungnya minta dibayar dan itu pembayarannya menggunakan uang kripto, minta kripto karena mungkin itu sulit di-track kalau kripto,” kata Wimboh dalam webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 15 Juni 2021.
Menurut Wimboh, untuk menghadapi tantangan itu tidaklah mudah. Dia berpendapat harus ada koordinasi dari semua pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Nah ini tantangan, ini sesuatu yang menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kita memang harus sering bagaimana duduk bersama mengatasinya,” tutur Wimboh.***