Bogordaily.net – Tindakan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang pelesiran ke Bali dimasa pandemi Covid-19, menuai banyak polemik dari berbagai kalangan, dimulai dari pengamat publik, masyarakat bahkan aktivis mahasiswa.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bogor, Hendi mengatakan, ia amat miris melihat kejadian ini, pasalnya saat ini posisi ekonomi masyarakat sedang merosot dan angka kemiskinan yang meningkat.
“Angka pengangguran pun masih cukup besar di Kabupaten Bogor yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor yang diumumkan secara langsung oleh Bupati Bogor. Lalu saat ini pun harga sembako melambung tinggi, minyak goreng sulit di dapatkan dan saya rasa hal ini yang seharusnya menjadi prioritas,” kata Hendi, Kamis 10 Maret 2022.
Lebih lanjut, Hendi menuturkan, DPRD sebagai pejabat publik yang memiliki Kode Etik yang menjadi ketentuan, bahkan mengatur sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan yang ditetapkan dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD.
“Malah saya aneh menilai DPRD kabupaten Bogor sendiri, Ketua DPRD Kabupaten Bogor menyatakan bahwa dirinya belum tahu ada anggota DPRD yang berangkat ke Bali,” lanjut Hendi.
Menurut Hendi, jika itu adalah kunjungan kerja (Kungker) seharusnya mekanisme penyerapan anggarannya ditempuh terlebih dahulu, serta harus ada validasi dari ketua dewan.
“Anehnya ketua komisi satu menuding ada miskomunikasi dengan ketua DPRD, karena menurut ketua komisi I sebelum keberangkatan ke Bali, pihaknya melalui Pendamping Dewan sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Ketua DPRD. Apakah tindakannya di tubuh DPRD sudah memenuhi kode etiknya?,” herannya.
Hendi sangat menyangkan fenomena tersebut, pasalnya ketua komisi I DPRD kabupaten Bogor yang tidak mau dituding karena giat yang dilakukan Komisi I itu bukan pelesiran.
“Artinya jika semua alasan Komisi I menjadi satu narasi besar untuk kemajuan kabupaten Bogor, kami tantang DPRD kabupaten Bogor khususnya komisi I untuk mengimplementasikan apa yang sudah di dapat dalam kunjungan kerjanya,” tantang Hendi.
Ketua Cabang IMM ini pun mendesak Ketua DPRD kabupaten Bogor untuk membenahi tubuh DPRD yang masih kurang sedap dipandang secara Komunikasi publik dan bersikap tegas kepada anggotanya yang melanggar aturan bahkan pengambilan keputusannya pun harus jelas sehingga tidak ada banyak komando dalam tubuh DPRD.
“Jika dalam kurun waktu dekat belum ada pernyataan tegas dari ketua DPRD, IMM siap geruduk gedung dewan dan mengajak dialog membuka hasil dari pada Plesirannya,” pungkasnya.
(Muhammad Irfan Ramadan)