Bogordaily.net – Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia soroti kasus perebutan tanah di Babakan Madang, Kabupaten Bogor sebagai role model dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) mafia tanah, Kamis 17 Maret 2022.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Rombongan Komisi III, DPR RI, Adies Kadir. Menurutnya, dalam gelaran dengar pendapat keluh kesah mansyarakat dalam sengkarut tanah di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Komisi III akan membentuk Pansus mafia tanah.
“Dari sembilan fraksi yang hadir kami berkesimpulan, kami akan membuat pansus mafia tanah, kita akan bekerjasama dengan Komisi II, Bojong koneng adalah role model untuk kasus-kasus tanah yang ada di seluruh Indonesia,” tuturnya, Kamis 17 Maret 2022.
Dalam dengar pendapat warga Desa Cijayanti dan Desa Bojong Koneng, Adies menuturkan, kunjungan ini ialah tindak lanjut dari hasil rapat Komisi III DPR RI dan masyarakat pada 19 Januari lalu.
“Kemudian sebagai bentuk implementasi dari rapat, kami ingin langsung hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin memastikan apakah benar yang terjadi, kami sudah mendengar melihat dan mendapat banyak data,” ujarnya.
Menurut Adies, apabila benar terbukti adanya intimidasi dari pihak pengembang seperti apa yang disampaikan masyarakat kepadanya, ia mengaku amat miris akan hal itu.
“Di era tegak hukum seperti sekarang, di era reformasi cara-cara premanisme yang berkembang di suatu daerah, lalu kemudian hak-hak tanah mereka yang sudah ditempati puluhan bahkan ratusan tahun itu tidak bisa dipergunakan oleh keluarga mereka bahkan ada intimidasi,” paparnya.
Lebih lanjut, menurut Adies, Komisi III akan mulai menelisik darimana sertifikat yang dimiliki pengembang bisa hadir di tengah masyarakat yang menempati ratusan tahun dan juga membayar Pajak Bangunan dan Bumi (PBB).
“Kami akan mulai darisini dan hampir semua fraksi juga tadi menyetujui, insyaallah minggu depan kita akan undang pengembang ke DPR RI, kita tanyakan apakah benar yang disampaikan masyarakat, kemudian kita akan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), hari ini kita undang masyarakat dulu,” pungkasnya.*
(Muhammad Irfan Ramadan)