Bogordaily.net–Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kembali menyoroti isu penundaan Pemilu 2024. Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menilai isu penundaan pemilu dilontarkan pemimpin partai-partai politik seperti Ketua Umum PKB Muhaimim Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sangat tidak relevan dan aneh. Padahal, kata dia, parpol-parpol tersebut terlibat dalam pembahasan dan penetapan jadwal Pemilu 2024, yang ditetapkan digelar tanggal 14 Februari.
“Mereka ini juga ikut terlibat dalam diskusi dan konsultasi pembahasan penetapan jadwal pemilu. Jadi sangat tidak relevan dan aneh sebetulnya, ketika mereka kemudian mewacanakan penundaan pemilu,” ujar Kahfi dalam jumpa pers secara virtual, dilansir dari Suara.com, Sabtu, 19 Maret 2022.
Terlebih, kata Kahfi, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini mengklaim berdasarkan big data pemerintah yang menyatakan 110 juta warga menyampaikan aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda.
Namun, menurut Kahfi, klaim Luhut itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Luhut tak kunjung menunjukkan bukti klaimnya tersebut.
Ia juga heran, wacana penundaan pemilu didasari alasan pemulihan ekonomi pascadihantam pandemi covid-19. Menurutnya alasan tersebut tidak memiliki basis ilmiah yang jelas.
“Mereka mengatakan pemilu ini tantangan atau bahkan ancaman terhadap ekonomi. Ini pandangan tidak baik dalam pembangunan demokrasi. Indikator klaimnya tidak jelas, tidak ilmiah,” sambungnya.
Kahfi mengatakan, sejumlah ekonom seperti Bima Yudhistira dan Faisal Basri sudah menyatakan dalih pemulihan ekonomi untuk menunda pemilu adalah tidak relevan. Sebab menurutnya, fluktuasi ekonomi tidak hanya dipengaruhi faktor politik seperti pemilu, tetapi juga kebijakan atau regulasi pemerintah seperti ekspor maupun impor.***