Bogordaily.net – Presiden Jokowi mengaku geram perihal pengadaan barang dan jasa di pemerintahan yang masih diisi oleh barang-barang impor. Kepala negara ini menyindir isu ini karena sebagian barang sudah ada yang diproduksi di dalam negeri.
Dia menyebut beberapa barang yang dimaksud di antaranya CCTV, pulpen hingga seragam untuk TNI-Polri.
“CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa,” kata Jokowi saat menyampaikan arahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, 25 Maret 2022.
Jokowi menyinggung sejumlah produk yang sejatinya sudah dapat diproduksi dalam negeri namun masih impor.
“Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor,” ujar kepala negara dengan nada tinggi.
Selain CCTV, Jokowi juga menyoroti pembelian seragam dan sepatu TNI dan Polisi yang pembeliannya masih impor. Tak hanya itu, bahkan ATK pun ikut tersorot.
“Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan,” lanjutnya.
Eks Walikota Solo tu juga meluapkan kejengkelan lantaran masih banyak produk alat kesehatan (alkes) yang digunakan di dalam negeri. Salah satunya tempat tidur untuk rumah sakit.
“Alkes, alkes. Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin). Tempat tidur untuk rumah sakit,” ujar Jokowi.
Menurut kepala negara, Indonesia sudah mampu memproduksi tempat tidur untuk RS. Tempat produksi itu terbesar dari Tangerang, Bekasi, hingga Yogyakarta.
“Mau kita terus-teruskan? Silakan. Nanti mau saya umumkan kok,” kata Jokowi.
“Saya kalau sudah jengkel saya umumin nanti. RSUD beli impor, Kementerian Kesehatan masih impor, tak baca nanti,” lanjutnya.
Dia mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa dapat menggairahkan perekonomian nasional. Adapun anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah pusat sebesar Rp 526 triliun, daerah Rp 535 triliun, dan BUMN sekitar Rp 420 triliun.
“Ini kalau digunakan kita enggak usah muluk-muluk dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa mentrigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen,” tutur Jokowi.***