Bogordaily.net – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus berkomitmen menambah jumlah usaha kecil dan menengah, agar struktur ekonomi menjadi lebih kuat dan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen di tahun 2024, dengan dibutuhkan sekitar 1,5 juta wirausaha baru.
Untuk itu, perlunya diselenggarakan literasi digitalisasi keuangan kepada para calon wirausaha dan pendamping di daerah. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut, sebagai bentuk dukungan kepada wirausaha untuk mampu dan berkembang.
“Sehingga kegiatan ini dapat menjadi penggerak ekonomi dalam rangka pemberdayaan UMKM dan penumbuhkembangan kewirausahaan nasional, untuk mendukung pemulihan ekonomi,” jelas Azizah dalam kegiatan Fasilitasi Literasi Digitalisasi Keuangan, Wirausaha Mentor dan Pendamping terhadap Perluasan Pembiayaan Alternatif di Padang, Sumatera Barat, Jumat 10 Juni 2022.
Tercatat kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia 10 tahun terakhir relatif stagnan. Ini dikarenakan sekitar 99,7 persen merupakan usaha mikro dan menjadi bagian ekonomi subsistensi.
Saat ini pun rasio kewirausahaan berkisar di angka 3,47 persen. Sementara pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen hingga tahun 2024.
“Tahun ini Indonesia mulai memasuki tahap pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi yang lebih cepat dan transformatif,” imbuhnya.
Lebih lanjut Azizah merinci, fase pemulihan transformatif (transformative recovery) dapat diwujudkan mengingat Indonesia memiliki bonus demografi, populasi anak muda (generasi milenial, generasi Z, dan generasi post gen Z) mencapai 64,69 persen dari total 270,20 juta jiwa penduduk. Di samping itu, perempuan, anak muda, dan ekonomi hijau juga akan menjadi penggerak ekonomi ke depan
Seiring dengan hal di atas, KemenKopUKM melakukan tiga agenda pemulihan transformatif (transformative recovery). Yaitu, pertama, 70 persen program KemenKopUKM akan menyasar langsung kepada pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, perempuan dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan.
Kedua, mendorong pembiayaan UMKM dan koperasi bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil. Dan ketiga, meningkatkan UMKM masuk ke ekosistem digital sebesar 30 juta UMKM ditargetkan go digital.
Sementara Strategi Transformasi KUMKM dan Wirausaha KemenKopUKM dilakukan dengan lima langkah. Pertama, Transformasi Usaha Informal ke Formal (16 persen Usaha Mikro Informal bertransformasi ke Formal, 26,5-30,8 persen Proporsi UMKM Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal).
Kedua, Tranformasi Kedalam Rantai Pasok (15,7-17 persen Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas). Ketiga, Modernisasi Koperasi (500 Koperasi Modern).
Keempat, Pertumbuhan Wirausaha Produktif (2,5-4 persen Persentase Pertumbuhan Wirausaha, Penumbuhan 500 Start-Up). Kelima, Transformasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi (30 juta UMKM Onboarding Digital).
Menurutnya, untuk dapat mencapai target rasio kewirausahaan, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dengan tujuan untuk mensinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara berbagai pemangku kepentingan, memperkuat ekosistem kewirausahaan, dan menumbuhkembangkan wirausaha yang berorientasi pada inovasi nilai tambah dan berkelanjutan (baik secara lingkungan/sustainable maupun keberlanjutan usaha).
“Sebagai bentuk implementasi Perpres tersebut, KemenKopUKM, melalui Deputi Bidang Kewirausahaan mendukung, serta melaksanakan beberapa kegiatan di Sumbar, tepatnya di Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota, bagi para pelaku usaha untuk bertransformasi digital, guna peningkatan kapasitas usaha,” sebut Azizah.
Tak hanya itu, beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu RAKORDA Percepatan Transformasi Digital Koperasi dan UKM se-Provinsi Sumatera Barat, FGD Fasilitasi dan Pembinaan Starup, kunjungan ke Universitas Andalas dan kunjungan PLUT Provinsi Sumatera Barat dan PLUT Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai sarana pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam pengembangan potensi.
“Juga dilaksanakan kegiatan Wirausaha Mentor dan Pendamping terhadap Perluasan Pembiayaan Alternatif dalam rangka perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha, yang akan dan terlibat pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui LPSE untuk mendukung penggunaan produk lokal di Indonesia,” jelasnya.
KemenKopUKM sambung Azizah, siap berkolaborasi membangun ekosistem inovatif bersama seluruh stakeholder untuk penciptaan wirausaha muda mapan, inovatif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan rasio kewirausahaan nasional yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi penumbuhan ekonomi.
“Saya berharap dengan hadirnya para narasumber baik dari Lembaga, asosiasi, platform digital, seperti Inbistek, AFSI, Jamkrindo, dan Credibook dalam digitalisasi mampu menciptakan lebih banyak wirausaha muda, inovatif dan berdaya saing yang nantinya, juga dapat mengaktivasi akses pendanaan yang telah tersedia melalui perbankan maupun non-perbankan. Sehingga memotivasi generasi muda lainnya menjadi entrepreneur Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri,” harap Azizah.***