Bogordaily.net– Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief menghadiri Seminar “Optimalisasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU) Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Haji dan Umrah” di Auditorium Abdullah Sidiq, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Selasa 14 Juni 2022.
Adanya kebijakan usia maksimal 65 tahun untuk jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memberikan dampak yang sangat luas, terutama untuk jamaah haji Indonesia.
Selain berdampak pada masa tunggu jamaah yang semakin lama, persoalan juga bertambah kompleks mengingat sebagian besar jamaah haji Indonesia berusia di atas 65 tahun.
Tertundanya keberangkatan jamaah haji yang berusia di atas 65 tahun ini menjadi refleksi bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan juga umrah di Indonesia membutuhkan sistem kaderisasi yang berkualitas.
“Tahun ini ada kebijakan maksimal usia 65 tahun untuk jamaah haji yang berangkat, tapi ini juga menjadi refleksi bagi kita, bahwa kaderisasi para pembimbing menjadi penting. Betapa haji ini butuh sumber daya manusia yang baik, bermutu, knowledgeable, skillful, punya wawasan yang baik, memiliki kemampuan berbahasa asing, kemampuan interpersonal dan juga leadership yang mumpuni,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief.
Setelah 2 tahun, kata Hilman, Pemerintah Arab Saudi akhirnya membuka penyelenggaraan ibadah haji dengan jamaah sebanyak 1 juta orang dari seluruh dunia.
Selain dengan kebijakan maksimal usia 65 tahun, jamaah juga diwajibkan memenuhi persyaratan-persyaratan khusus lainnya seperti sudah menerima vaksinasi Covid-19 dosis lengkap dan menyerahkan hasil negatif tes Swab PCR sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.
“Kita bersyukur Indonesia saat ini selalu mendapat kuota haji terbesar di seluruh dunia, biasanya dalam keadaan normal kuota jamaah haji kita mencapai 220 ribu orang, namun saat ini hanya 100.051 jamaah atau sekitar 45-46 persen saja, sehingga berdampak ke masa tunggu jamaah. Belum lagi biaya haji yang kedepannya akan semakin tinggi dikarenakan kenaikan biaya akomodasi dan layanan. Dari sini kita membutuhkan grand design bagaimana mengelola penyelenggaraan ibadah haji yang baik dan komprehensif,” jelasnya.
Dengan adanya Program Studi Manajemen Haji dan Umrah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan grand design tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia di masa yang akan datang.
“Saya berharap Program Studi Manajemen Haji dan Umrah ini bisa berkontribusi dalam perumusan grand design atau roadmap tata kelola haji dan umrah ke depan, agar dapat menghasilkan pelayanan yang optimal,” harapnya.
Acara yang diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring) ini turut mengundang anggota TPHI dan PPIH Arab Saudi TNI AU 2000-2019 Jaetul Muchlis, Rektor UIKA H.E. Mujahidin beserta jajaran, Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) UIKA M. Kholil Nawawi beserta jajaran, Plt. Kaprodi Manajemen Haji dan Umrah FAI UIKA Syarifah Gustiawati Mukri.
Dan jajaran Kankemenag Kabupaten dan Kota Bogor, perwakilan Forum Komunikasi (FK) Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Kabupaten dan Kota Bogor, perwakilan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), pimpinan ormas, serta mahasiswa/i UIKA Bogor. (Ibnu Galansa Montazery)