Bogordaily.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB) ad interim.
Penunjukan ini dilakukan setelah Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tutup usia pada Jumat, 1 Juli 2022.
Penunjukan tersebut berdasarkan surat dengan nomor B-596/M/D-3/AN.00.03/07/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjabat sebagai Menteri PANRB ad interim pada 4-15 Juli 2022.
“Berkenaan dengan wafatnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan hormat kami beri tahukan bahwa Bahwa bapak presiden berkenan menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ad Interim dari tanggal 4 sampai dengan 15 Juli 2022,” bunyi surat penunjukan tersebut
Sebelum Tito Karnavian, Presiden Jokowi sempat menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk menjadi Menteri PANRB ad Interim saat Tjahjo Kumolo sedang dirawat di rumah sakit.
Mahfud MD sementara menjadi Menteri PANRB ad Interim untuk menjalankan tugas Menteri PANRB Tjahjo Kumolo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit.
“Betul. Saya sebagai Menko Polhukam ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi Menteri PANRB ad. Interim. Pak Tjahjo Kumolo sakit dan sedang dalam perawatan intensif,” kata Mahfud MD kepada wartawan, Jumat, 24 Juni 2022.
Selain itu, Kursi Menteri PANRB saat masih kosong pasca Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat, 1 Juli 2022. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan PDIP memiliki banyak stok kader untuk mengisi kursi kosong tersebut.
Dia mencontohkan nama Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Jadi kita banyak stok ada Pak Ganjar, ada Pak Olly sebagai gubernur, jadi kita banyak stok yang baik-baik,” kata Djarot.
Djarot menyatakan, pengganti akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, dari partai kewenangan ada di tangan Ketum Megawati Soekarnoputri.
“Ini kewenangan dari presiden. Kalau untuk penugasan partai, itu kewenangan dari Ketum. Jadi saya nanya, menurut situ, saya yakin, Ibu Mega, pak jokowi, pasti memahami-lah yang terbaik itu siapa. Yang paling cocok siapa,” kata dia.***