Bogordaily.net– Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terdiri dari PPP, PAN, dan Partai Golkar tampak semakin kompak. Golkar bahkan menyatakan mustahil meninggalkan PPP dan PAN dalam KIB demi berkoalisi dengan Partai Demokrat.
“Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah melakukan konsolidasi secara masif hingga ke akar rumput. Kami, Partai Golkar, PAN, dan PPP semakin kuat sampai ke daerah-daerah. Ketiga partai sudah deklarasi menyatakan koalisi hingga setiap provinsi dan kabupaten dan kota,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan dikutip Detik.com, Selasa 5 Juli 2022.
Tak hanya itu kata Ace, pihaknya terlus melakukan konsolidasi hingga ke akar rumput. Diakuinya, memperkuat KIB bukan hanya di tingkat elite nasional.
Meski demikian, Ace mengatakan KIB tetap terbuka jika ada partai lain ingin bergabung. Menurutnya, Golkar tidak akan meninggalkan KIB, yang saat ini koalisinya sudah terjalin.
Bukan berarti kata Ace, Golkar tidak membuka diri bagi partai lain untuk bergabung ke dalam KIB.
“Kami masih terbuka bagi Partai Demokrat untuk bergabung dengan KIB tanpa meninggalkan PAN dan PPP yang sudah bersama-sama melakukan konsolidasi hingga ke daerah,” ujarnya.
Maka dari itu Ace menegaskan mustahil Golkar meninggalkan KIB untuk membangun koalisi dengan Demokrat.
“Rasa-rasanya kami mustahil membangun koalisi sendiri bersama Demokrat dengan meninggalkan KIB yang diinisiasi bersama ketiga partai,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan tiga partai yakni Golkar, PAN, dan PPP telah bersatu dan membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menjelang Pemilu 2024. Kesepakatan berkolaisi itu terjadi usai ketiga ketua umum parpol tersebut melakukan pertemuan di Rumah Heritage Jakarta, Kamis, 12 Mei 2022 lalu.
Usai pertemuan tertutup, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, menjelaskan pertemuan memang dilakukan sekalian untuk bersilaturami Idulfitri. Namun, dalam pertemuan ini memang untuk mendorong ketiga parpol tersebut bekerja sama.
Tak hanya itu ketiga parpol tersebut menurut Airlangga ingin membangun budaya politik baru yang mana budaya politik baru itu dijalankan dengan kerja sama yang berjenjang dan bertahap.***