Bogordaily.net– Dalam masa sidang ke tiga reses DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) IV, beberapa anggota DPRD dari Fraksi PKB, Demokrat PKS Gerindra, Golkar, PDIP dan PPP menampung aspirasi masyarakat mulai dari Kecamatan Cibungbulang, Ciampea dan Tenjolaya, pada Rabu 20 Juli 2022.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PKB Lukmanudin Ar Rasyid mengatakan pada reses tersebut ada beberapa harapan masyarakat yang disampaikan kepada Anggoata DPRD yang hadir.
“Untuk di Tenjolaya ada beberapa poin tadi harapan-harapan masyarakat yang disampaikan kepada kami dan itu akan menjadi catatan yang nantinya dimasukkan dalam program pemerintah 2023. Mudah-mudahan dapat diakomodir,” kata Lukmanudin Ar Rasyid kepada wartawan.
Kemudian kata, ada beberapa hal strategis yang kemudian disampaikan anggota DPRD Kabupaten Bogor bahwa masyarakat, pemerintah kecamatan, dan desa harus terus bersama-sama untuk mendorong peningkatan hasil daerah wilayah Bogor Barat.
“Itu penting karena bicara pembangunan pasti bicara uang untuk membangunnya maka mendorong investasi ke Bogor Barat menjadi hal utama yang harus dilakukan,” katanya.
Lukmanudin Ar Rasyid pun bersyukur untuk tahun ini Feasibility Study (FS) untuk mengurai kemacetan di wilayah Bogor Barat sudah teranganggarkan dan dari informasi yang diterima akan dilelang pada Agustus 2022 mendatang.
“FS nanti itu akan mengkaji bagaimana mengurai kemacetan di jalur nasional yang mengarah ke mulut-mulut jalan wilayah Cihideng Ilir, Tenjolaya, Situ Daun, Cinangneng, Cikampak, Cibatok, dan Cempalang. Itu FS nanti akan mengkaji mudah-mudahan program mengurai kemacetan bisa dilakukan di 2023,” katanya.
Lebih lanjut kata Lukman, selain mengurai kemacetan, diharapkan investasi masuk dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bapedda terkait perubahan tata ruang .
Pihaknya juga sangat berharap Bogor Barat bagian timur mulai dari Dramaga, Ciampea, dan Cibungbulang menjadi terbuka untuk kawasan investasi.
“Khususnya di wilayah tadi mulai dari Dramaga hingga Cibungbulang itu kan hari ini kita tidak punya mal, hotel, pendapatan sangat minim di wilayah Bogor Barat. Kalau ada hotel mal itu kan ada pajak. Jadi, dengan begitu zona-zona ruang untuk masuknya investasi benar-benar terbuka masyarakat Bogor barat belaka ke mal tidak usah ke Cibinong atau Bogor,” katanya.(Ruslan)