Saturday, 21 September 2024
HomeEkonomiHarus Imbang, China Juga Tanggung Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Harus Imbang, China Juga Tanggung Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Bogordaily.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang sudah setengah, Indonesia dan China harus sama-sama menanggung pembengkakan biaya (cost overrun) yang terjadi pada proyek KCJB.

Sri Mulyani menuturkan cost overrun pada proyek KCJB muncul setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit.

“Cost overrun kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang memiliki porsi 60 persen, sedangkan China 40 persen. Kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40,” ujarya Sri Mulyani.

Meski demikian, dia mengatakan tidak semuanya cost overrun ditanggung Indonesia dan China, sebagian dalam bentuk modal baru dan adanya pinjaman.

Sri Mulyani mengatakan semua hal tersebut sedang dirundingkan dengan pihak China. Pasalnya, kata dia, saat ini infratstruktur proyek KCJB sudah terbangun dan pemerintah tidak membiarkan proyek tersebut mangkrak.

“Kalau sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya dan akan jadi, ya harus kita jadikan saja karena nggak mungkin akan menjadi mangkrak, tidak akan menghasilkan hasil positif terhadap ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara tersebut memastikan, agar tidak terjadi kesimpang siuran, pihaknya akan transparan jika APBN ikut membantu jalannya proyek tersebut.

“Kami akan terus secara transparan menyampaikan. Kalau APBN masuk pasti ada dasar hukumnya dan juga akan dipertanggungjawabkan secara maksimal melalui audit seperti BPKP dan BPK,” ujarnya.

Sri Mulyani menceritakan baru saja mendapatkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang terjadinya cost overrun dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini.

Sri Mulyani ingin China juga menanggung risiko pembekakan, tidak hanya ditanggung Indonesia saja.

“Untuk keseluruhan proyek sesudah dilakukan audit BPKP terjadi cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa kalau Indonesia punya porsi 60%, sedangkan RRT 40%. Kenaikan cost overrun itu juga harus ditanggung 60:40. Tidak semuanya, tapi sebagian dalam bentuk modal baru ditambah adanya pinjaman. Nah ini yang kita rundingkan,” tuturnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here