Bogordaily.net– Suharso Monoarfa telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Posisinya akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yakni Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Mardiono. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai keputusan yang diambil untuk mencopot Suharso dianggap terlalu singkat. Akibatnya, kata dia, kubu Suharso akan bereaksi menanggapi hasil keputusan Mukernas tersebut.
“Pengambilan keputusan secara singkat ini berisiko munculkan perlawanan dari kubu Suharso,” kata Dedi sebagaimana dilansir Suara.com, Senin, 5 September 2022.
Dedi menilai, keputusan untuk memberhentikan Suharso selaku ketua umum terkesan tidak melalui mekanisme sebagaimana mestinya. PPP menurutnya juga akan terancam tak bisa berkembang jelang Pemilu jika konflik ini terus berlanjut.
“Mengingat mekanisme yang dilalui harusnya didahului pemanggilan, konfirmasi hingga pemberhentian. PPP terancam gagal melaju jika konflik ini ditangani dengan kekerasan administratif,” ungkapnya.
Lebih lanjut di sisi lain, untuk Plt ketua umum PPP hasil Mukernas yakni M Mardiono diminta lakukan konsolidasi dengan cepat, menyatukan kembali yang sudah tercerai.
“Plt jika kemudian hari diakui, harus lakukan konsolidasi dengan cepat, menyatukan kembali yang sudah tercerai, meskipun ini tugas berat. Di tingkat bawah sebenarnya tidak banyak yang peduli dengan situasi di atas, karena pemilih PPP lebih banyak yang secara kultural memilih dengan sendirinya,” jelasnya.
Sementara itu menanggap pencopotan tersebut, Ketua DPP PPP bidang Organisasi, Kaderisasi Keanggotaan (OKK), Syaifullah Tamliha mengaku tak setuju. Ia menilai forum Mukernas tersebut telah menyimpang dari apa yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART,” kata Tamliha kepada wartawan dikutip Suara.com, Senin, 5 September 2022.
Menurutnya, tidak ada pihak yang bisa mencopot Suharso dari kursi ketua umum partai. Sebab, kata dia, dalam forum Muktamar pemilihan ketum sebelumnya para muktamirin sudah bulat memilih Suharso serta menyusun struktur partai lainnya.
“Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamirin hanyalah Ketua Umum dan formatur untuk membantu Ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa telah diberhentikan dari jabatannya. Jabatan ketum akan diisi oleh pelaksana tugas alias PLT yakni Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Mardiono. Hal tersebut sesuai keputusan Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas.
“Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024,” kata Mardiono.
Mardiono dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertemakan “Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024”. Mukernas tersebut dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.
Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengatakan keputusan itu diambil atas usulan berbagai pihak. Dia pun berharap keputusan itu bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.
“Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak,” jelasnya.***
(Riyaldi)