Bogordaily.net – Sekertaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Lukmanudin Ar Rasyid mengatakan, dengan adanya kenaikan BBM membuat harga kebutuhan pokok naik drastis sehingga itu perlu diantisipasi dengan baik oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bogor dengan melibatkan beberapa dinas.
Apalagi disaat ini momentumnya sedang pembahasan KUA PPAS 2023 dan setelahnya kemungkinan akan dilanjutkan dengan pembahasan APBD Perubahan 2022.
“Anggaran di dinas-dinas tertentu harus di dorong untuk menciptakan kemandirian pangan masyarakat,”kata Lukmanudin Ar Rasyid kepada wartawan, Selasa 6 September 2022.
Lukman yang berangkat dari Fraksi PKB itu menegaskan, dinas yang perlu di perkuat dalam rangka mendorong kemandirian pangan masyarakat adalah Dinas Ketahanan pangan.
“Itu harus dioptimalkan fungsinya dan memaksimalkan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L),”katanya.
Dan untuk Dinas Peternakan dan perikanan bisa memaksimalkan produksi Balai Benih Ikan (BBI) untuk membantu masyarakat memelihara ikan dengan metode sederhana seperti lele bioplok dan lainnya.
“Sementara itu UPT Pembibitan ternak harus didorong dengan mengoptimalisasi bantuan Day Old Chick (DOC) atau bantuan ayam yang berumur satu hari, kepada masyarakat secara langsung baik melalui kelompok ternak RW, RT atau lembaga yayasan pendidikan seperti pondok pesantren dan boarding school,” katanya.
Sementara untuk Dinas Pertanian
dan Perkebunan mendorong masyarskat menanam sayuran di pekarangan rumah melalui Kelompok Wanita Tani (KWT).
“Dengan begtitu saya yakin dampak kenaikan BBM akan teratasi dan juga Kondisi kenaikan BBM jangan sampai berdampak pada krisis pangan di masyarakat,”katanya.
Lebih lanjut kata Lukman persoalan ini harus menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Dan Badan anggaran yang sedang melakukan pembahasan KUA PPAS melakukan penguatan terhadap dinas-dinas terkait,”katanya.***
Ruslan