Bogordaily.net – Program pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung pada tahun 2022 menelan anggaran biaya yang cukup besar. Namun, pada kenyataannya bangunan tersebut hanya difungsikan sebagai klinik.
Dalam hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mempertanyakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor soal peningkatan status klinik utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung.
“Pemerintah sama sekali belum menempuh proses untuk meningkatkan status klinik tersebut menjadi Rumah Sakit minimal tipe D. Itu target pembangunan di bidang kesehatan bunyinya terwujudnya RSUD Parung, bukan klinik,” ungkap Rudy Susmanto.
Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat mendukung terwujudnya RSUD Parung yang menjadi salah satu target Pancakarsa, yakni Karsa Bogor Sehat.
Ditambah, keberadaan rumah sakit tersebut sudah lama dinantikan oleh masyarakat di wilayah Parung dan sekitarnya.
Minimal, kata dia, dengan waktu yang tersisa dapat ditempuh landasan hukumnya untuk dibentuk Peraturan Daerah (Perda)
“Kalau memang ada persoalan hukum dari proses pembangunan 2022, tidak bisa dijadikan alasan proses mewujudkan RSUD Parung berhenti,” jelas Rudy.
DPRD Belum Terima Raperda RSUD Parung
Rudy mengaku, hingga hari ini DPRD juga belum menerima pengajuan Raperda soal RSUD Parung dari eksekutif.
“Jangankan raperdanya, judulnya saja belum masuk, padahal itu program prioritas kepala daerah yang tahun ini menjadi tahun terakhir untuk dicapai,” tandas Politisi Partai Gerindra itu.
Baca juga : Pembangunan RSUD Parung Dianggarkan Kembali Tahun 2024
Kemudian, hingga saat ini Pemkab Bogor justru disibukan dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp 400 miliar
Dirinya mengingatkan, saat APBD 2023 disetujui DPRD pada akhir 2022 lalu, defisitnya sudah nol rupiah. Namun, Pemkab Bogor terlalu gegabah meluncurkan sejumlah proyek tahun anggaran 2022 ke awal tahun 2023.
Kondisi itu membuat perhitungan pendapatan APBD 2023 menjadi meleset.
Defisit belanja yang disebut-sebut mencapai Rp400 miliar disebabkan oleh anggaran SILPA APBD 2023, yang digunakan untuk membiayai luncuran proyek 2022 dan dikerjakan di tahun 2023.
Ia juga menambahkan, Pemkab Bogor melakukan langkah perubahan parsial 1 untuk mencari solusi keuangan tersebut. Namun, Rudy merasa sangat tidak yakin defisit sebesar itu bisa teratasi dengan langkah yang diambil oleh Pemkab Bogor.
“Kami di DPRD sebagai mitra sejajar Pemerintah sudah menyampaikan rekomendasi-rekomendasi, tapi tidak ada yang dijalankan,” pungkasnya usai memberikan keterangan. (Mutia Dheza Cantika)