Bogordaily.net– Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mendorong potensi ASN.
Hal ini berkaitan dalam pengisian kekosongan jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum masa jabatan bupati Bogor habis pada akhir Desember Tahun 2023 ini.
“Saya yakin dari total ASN segitu, banyak yang punya potensi. Berikan mereka harapan dan karier ke depan. Saya yakin mereka punya potensi luar biasa yang bisa membangun Kabupaten Bogor bersama-sama,” ujar Rudy Susmanto, Selasa 4 April 2023.
Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan ketika meninggalkan jabatan itu dengan memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli untuk mengisi kekosongan jabatan SKPD.
BacaJ Juga: Terima LKPJ Bupati Bogor Tahun 2022, Ini Harapan Rudy Susmanto
“Pertama harus dipersiapkan itu SDM yang mempuni. Yang siap untuk menduduki seluruh jabatan di SKPD yang kosong hari ini. Berangkatnya dari situ dulu saja,” ujar Rudy sapaan akrabnya.
Ia menyebut, saat ini Kabupaten Bogor memiliki 18 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN). Kata dia, kosongnya jabatan di esselon II, III, dan IV harus segera diisi dengan SDM yang berkualitas dan kompeten dibidangnya.
“Karena hari ini pada saat SKPD Esselon II, III, dan IV, kita lihat yang kosong jumlahnya berapa, yang pensiun berapa. Kita kan punya ASN sebanyak 18 ribu lebih,” tandas Politisi Partai Gerindra itu.
Segera Isi Kekosangan Jabatan
Rudy menegaskan, jika memang harus open biding sebaiknya segera dilakukan. Menurut dia, apabila proses tersebut ditunda secara larut maka, akan menghambat pembangunan di Kabupaten Bogor.
“Kalau memang harus open bidding ya laksanakan. Kalau memang bisa dilaksanakan rotasi asesment juga agar segera dilaksanakan. Kita sangat berharap pengisian kekosongan ASN di Kabupaten Bogor dapat dilaksanakan,” tegasnya.
Bahkan hingga detik ini, pihaknya melihat bahwa banyak jabatan kepala dinas (kadis) serta kepala seksi (kasi) yang kosong. Oleh karena itu, menurut Rudy, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Pusat akan melihat Kabupaten Bogor mengalami krisis SDM.
“Kekosongan itu harus segera diisi. Jangan sampai proses pengisian jabatan ini baru terisi penuh pertengahan tahun atau akhir tahun 2023. Nanti serapan APBD tidak akan maksimal,” tutupnya.(Mutia Dheza Cantika)