Bogordaily.net – Tokoh nasional Rizal Ramli berharap Indonesia dipimpin oleh kalangan intelektual.
Pakar ekonomi itu menilai perubahan yang dipimpin kalangan intelektual itu sangat berbeda dibandingkan dengan perubahan yang dipimpin oleh politisi.
“Pejuang kemerdekaan kita itu tokoh-tokoh dari intelektual, hasilnya bukan sekadar perubahan kemerdekaan tapi prinsip-prinsip dasar kemerdekaan, ” ujar Rizal Ramli dikutip dari Jakartasatu.com, Kamis, 27 April 2023.
Pria yang juga tokoh perubahan Indonesia itu menyebut kebangkitan kaum intelektual tidak bisa lagi diharapkan dari dosen-dosen universitas negeri.
Jika dulu dikenal forum rektor, Rizal Ramli menilai saat ini sudah menjadi forum PNS.
Ia pun menjelaskan, forum rektor adanya di universitas-universitas swasta. Sebab kata Rizal, mereka mengalami masalah kongrit.
“30 sampai 50 persen mahasiswanya sejak 2,5 tahun terakhir tidak mampu bayar uang kuliah. Yayasan dan universitas swasta makin bleeding, untuk itu mereka menginginkan perubahan, ” ungkapnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) ini kemudian fash back ke zaman Soeharto.
“Begitu Pak Harto jatuh sebetulnya reformasi ga jelek-jelek banget terutama pada masa Pak Habibie dan Gus Dur. Demokrasi betul-betul dibuka. Pers tidak dilarang dan kebijakan ekonomi Habibie berhasil membantu keluar dari krisis, stabil dan menurunkan kemiskinan, ” ujar mantan aktivis 77/78 tersebut.
Paling penting menurut Rizal Ramli, anggota DPR pada awal dua periode awal reformasi bebas menyatakan pendapat bahkan jauh lebih keras dari DPR.
“Kenapa? Karena ketua umum partai tidak boleh memecat anggota DPR kecuali ada kasus kriminal, ” ungkap pria yang juga disapa Bang RR itu.
Ia menilai pada masa kepemiminan Jokowi, anggota DPR dapat dipecat dengan alasan apapun oleh ketua partai.
“Sehingga sebetulnya tidak perlu 575 anggota DPR, cukup 9 ketua umum Partai. Dengan cara mengkooptasi 9 ketua umum partai ini otomatis demokrasi sudah dilumpuhkan, ” jelas RR.
Lebih lanjut Rizal Ramli menceritakan, pada zaman Soeharto, selama 7 tahun ia menjadi penasehat angkatan bersenjata termasuk secara tidak langsung juga penasehat PPP, PDI sehingga ketika itu hidup sekali.
“Mereka dapat kritik menteri, kebijakan, berikan alternatif. Karena rul of the gamenya sederhana yang tidak boleh itu mengkritik Pak Harto dan keluarganya. Yang lain boleh, ” katanya.
Menurut Rizal Ramli yang harus dibenahi yakni kembalikan lagi ketua umum tidak boleh memecat anggota DPR.
“Pengecualian ada kasus seperti Septadinata anggota DPR di Bandung. Rakyat di Bandung minta dia dipecat karena rakyatnya menganggap tidak ada manfaat beradaan dia sebagai anggota DPR,” tegasnya.
Tak hanya itu Rizal Ramli juga menilai bahwa Jokowi tidak memperjuangkan demokrasi dan hanya mencari peluang.
“Dia diuntungkan oleh demokrasi bisa terpilih sebagai presiden tetapi begitu dia berkuasa dia lemahkan komponen-komponen demokrasi,” katanya lagi.(Gibran/***)