Bogordaily.net– Pemilu 2024 heboh diisukan akan kembali ke sistem proporsional tertutup. Nah, jika hal itu terjadi lalu apa untung rugi pemilu 2024 jika memakai sistem proporsional tertutup?
Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi mengungkapkan untung rugi menggunakan sistem proporsional tertutup atau kembali ke masa lalu.
Menurut Airlangga sistem ini memiliki kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya.
Bagi Airlangga, sistem proporsional tertutup dinilai ingin membangun kembali kekuatan otoritas politik berbasis partai yang menentukan proses-proses politik yang berlangsung.
“Dalam artian yang sederhana, partai politik yang nantinya akan memilih kadernya. Ketimbang rakyat yang memilih sendiri dari beberapa pilihan tokoh politik yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif atau caleg,” jelas Airlangga dikutip dari Suara.com.
Ia juga melihat sistem proporsional terbuka membuat partai alih-alih menjadi wadah penguatan politik, justru menjadi tempat berjamurnya benturan internal.
Baca Juga: Apa Itu Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka? Simak Penjelasannya
Tak hanya itu, Airlangga menyebut sistem ini membuat politik uang lebih marak. Sebab, para politisi di dalam kader berlomba-lomba mengumpulkan sumber daya sehingga bisa mengungguli pesaingnya di partai politik yang sama.
Ia pun menegaskan pertarungan politik lebih mengedepankan pertarungan individu daripada partai. Sehingga memperoleh kesimpulan sistem pemilu proporsional terbuka lebih baik.
Sebelumnya, praktisi hukum Denny Indrayana mendapat kabar bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memberi lampu hijau terkait wacana Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Dalam sistem tersebut, rakyat hanya memilih gambar partai, bukan nama caleg.
“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” ketik Denny di caption unggahan Instagram @dennyibdrayana.
Terkait hal tersebut, MK melalui juru bicaranya, Fajar Laksono menyebut pihaknya bahkan belum mengadakan pembahasan terkait sistem Pemilu di 2024 mendatang.***