Bogordaily.net – Pemindahan Ibukota dengan alasan mengurangi ketimpangan dianggap terlalu berlebihan oleh Rizal Ramli.
Menurutnya, terdapat cara lain untuk mencapai pemerataan ekonomi yang lebih efektif.
Biaya proyek IKN senilai Rp450 triliun diperkirakan bisa membengkak menjadi dua kali lipat atau bahkan lebih dari Rp1.000 triliun.
Baca Juga: Review Camping Ground Masada Village Bogor: Pengalaman Menginap yang Menyenangkan
“Proyek ini pada dasarnya hanya menjadi mercusuar kecil yang memberikan manfaat yang sangat terbatas dalam mengurangi ketimpangan dan mendorong kemajuan ekonomi di daerah, karena hanya berfokus pada pembangunan fisik,” ungkap Rizal kepada wartawan pada Sabtu (10/6).
Alternatif lain yang Rizal tekankan adalah desentralisasi ekonomi seperti yang pernah dilakukan pada era kepemimpinan Presiden Habibie.
Yaitu, dengan mengeluarkan Undang-Undang terkait desentralisasi untuk menghindari pusat perekonomian yang terpusat di Jakarta.
Sayangnya, Habibie tidak memiliki waktu untuk merumuskan implementasi Undang-Undang tersebut.
Akhirnya, di pemerintahan Gus Dur, ratusan ribu ASN dipindahkan dari pusat ke daerah untuk memastikan adanya sumber daya manusia yang cukup di daerah.
Selain itu, pemerintahan Gus Dur juga mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur Dana Alokasi Umum (DAU), untuk memastikan subsidi dari pusat ke daerah menjadi jelas.
“Saya berharap Undang-Undang yang dibuat antara tahun 2000 dan 2001 dapat diperbaiki, tetapi sampai saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan. Apakah harus menunggu saya menjadi presiden?” tegasnya.
Bukan hanya itu, lanjut Rizal, pemerintahan Gus Dur juga membuat Undang-Undang terkait Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hal ini memungkinkan daerah-daerah yang menjadi penghasil minyak dan gas mendapatkan persentase dari ekspor Migas.
“Inilah sebabnya mengapa Riau dan Balikpapan berkembang pesat, karena mereka mendapatkan penghasilan dari ekspor Migas. Jadi, jika kita ingin daerah-daerah maju, Undang-Undang terkait DAK harus diperbaiki. Daerah yang memiliki sumber daya seperti batubara harus mendapatkan 10 persen dari ekspor. Bayangkan bagaimana majunya Kalimantan jika hal ini terjadi? Begitu pula dengan daerah-daerah penghasil tambang mineral seperti nikel, timah, dan emas. Mereka juga harus mendapatkan 10 persen dari ekspor. Bayangkan bagaimana majunya daerah-daerah tersebut,” paparnya.
Tidak hanya sektor tambang mineral dan batubara, Rizal menyebutkan bahwa Undang-Undang DAK juga memberikan peluang bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya kelautan, seperti Natuna dan wilayah Indonesia bagian timur.
Solusi lain untuk pemerataan ekonomi di daerah adalah dengan mengubah sistem pajaknya.
Saat ini, nilai pajak seragam di seluruh daerah, yang dianggap tidak tepat oleh Rizal.
Menurutnya, jika Jokowi dan tim ekonominya memiliki kecerdasan yang lebih, mereka seharusnya mengurangi beban pajak di Indonesia bagian timur agar aktivitas bisnis dapat berkembang.
Rizal Ramli menegaskan bahwa pemecahan ketimpangan ekonomi tidak harus melalui pemindahan ibukota.
Dalam pandangannya, inovasi dan kebijakan yang tepat dapat menciptakan kesetaraan ekonomi di seluruh daerah.
Desentralisasi ekonomi, perbaikan Undang-Undang terkait dana alokasi, dan perubahan sistem pajak menjadi beberapa solusi yang diusulkan oleh Rizal untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang lebih adil di Indonesia.
Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, termasuk sumber daya manusia yang ada, daerah-daerah di Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.
Penting bagi pemerintah untuk mendengarkan dan mempertimbangkan saran-saran ini agar dapat membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan langkah-langkah yang tepat, harapan Rizal Ramli untuk mencapai pemerataan ekonomi yang lebih baik dapat terwujud, tanpa perlu melakukan pemindahan ibukota.
“Solusi lain untuk pemerataan ekonomi di daerah adalah ubah pajaknya. Hari ini nilai pajak seragam di seluruh daerah, yang benar saja. Kalau Mas Jokowi dan tim ekonominya cerdasan dikit, kurangin tuh pajak di Indonesia bagian timur, agar ada business activity,” pungkas Rizal.***