Bogordaily.net – Aktivis dari Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bogor, menanggapi zona merah Indeks kualitas Udara (AQI) di wilayah Bogor.
Zona merah itu tepatnya di Tanah Sareal, Cileungsi dan Cibinong yang masuk ke zona merah.
Wakil Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI Bogor), Muhammad Nurcholis Arasyid mengungkapkan, berdasarkan data WHO, saat ini 9 dari 10 orang bernapas di udara yang tercemar.
Dampak pencemaran udara juga menyebabkan kematian pada sekitar 7 juta orang setiap tahunnya.
Meski dampaknya mungkin tidak akan langsung terasa. Udara kotor yang terus-menerus terhirup bisa menyebabkan gangguan kesehatan secara jangka panjang.
Selanjutnya, kata Nurcholis, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah menjelaskan, ada beberapa faktor kulitas udara memburuk secara umum di wilayah jabodetabek.
Faktor Pemicu Kualitas UdaraÂ
Antara lain kemarau panjang, kemudian konsentrasi polutan, lalu ada emisi dari transportasi termasuk dari manufaktur industri.
Kemudian, kata dia, transportasi di Bogor dilihat berdasarkan open data jabarprov tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor terbanyak di provinsi Jawa Barat ada di bogor dengan banyak 1.666.860 unit.
“Dengan banyaknya jumlah kendaraan tersebut mengindikasikan perkataan menteri Siti Nurbaya ada benarnya. Bahwa salah satu penyebab kualitas Udara di bogor buruk adalah karena emisi transportasi,” kata Nurcholis Arasyid, Selasa 22 Agustus 2023.
“Perlu Pemda dan Pemkot Bogor mengkaji lebih mendalam masalah transportasi ini. Dalam konteks emisi yang menyebabkan kualitas udara di Bogor memburuk,” sambungnya.
Menurut Nurcholis, saat ini pemerintah pusat melalui Kebijakan yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada wilayah Jabodetabek telah membuat kebijakan.
Adapun kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja.
Yakni sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH) dan work from office (WFO) masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD.
Kebijakan tersebut kata Nurcholis, merupakan jangka pendek, perlu ada gerakan yang konkret dan berkepanjangan.
Pemerintah pusat sampai pemerintahan daerah harus serius dalam menanggapi kondisi saat ini.
Karena isu ini, kata dia, menyangkut kehidupan banyak manusia terutama generasi berikutnya.
“Jangan sampai pemerintah salah dalam membuat kebijakan, alih-alih menyelesaikan masalah malah membebankan masalah pada generasi penerus,” ujar Nurcholis.
“Untuk itu saya selaku generasi muda merekomendasikan solusi kepada pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini sebagai bentuk kepedulian saya kepada sesama,” tambahnya.
Ia menambahkan, fokus pengembangan transportasi umum yang terintegrasi dan mencakup seluruh daerah Bogor.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kendara beredar di Bogor.
Sehingga harapannya dapat menekan tingkat emisi yang menyebabkan kualitas udara memburuk.
“Melakukan uji emisi kepada perusahaan-perusahaan di Bogor yang menghasilkan emisi. Bogor memiliki kawasan-kawasan industri. Harus adanya pengecekan dan uji emisi berkala tujuannya adalah terus menjaga emisi yang dilepas oleh industri agar tetap aman dan tidak berbahaya,” ungkapnya.***
Albin Pandita