Bogordaily.net – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendorong agar Presiden RI yang baru di 2024 mampu membentuk kementerian perumahan yang terpisah dari kementerian lainnya.
Menurut Wakil Ketua DPP Apersi, Mohammad Solikin, yang ditemui di Hutan Organik, Megamendung, Kabupaten Bogor, Rabu 13 Desember 2023, dorongan tersebut didasarkan kepada beberapa alasan kuat.
Indonesia saat ini mengalami krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah atau bisa disebut sebagai backlog.
Baca juga : Aplikasi Tiktok Shop-Tokopedia Is Back, Ajak Pedagang Jualan Lagi. Begini Caranya!
Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Indonesia pada tahun 2022 mengalami backlog kepemilikan atas perumahan sebesar 11 juta.
Sebanyak 93% backlog kepemilikan sebagian besar berasal dari MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) serta sebanyak 60% didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal.
“Soal backlog ini sampai kiamat tak akan terselesaikan. Mudah-mudahan saya salah. Selain banyak masyarakat yang butuh rumah, banyak juga masyarakat, terutama di sektor informal yang secara finansial mampu membayar angsuran rumah. Namun selalu terganjal administratif, status pekerjaan, dan BI Checking. Prosesnya selalu dipersulit perbankan. Artinya, persoalan perumahan ini dari hulu ke hilir. Kami sebagai developer punya tugas bagaimana merumahkan rakyat yang layak huni dan layak fungsi,” paparnya.
Mohammad Solikin menjelaskan bahwa, selama ini anggaran pembiayaan perumahan sangat minim yakni hanya 15 persen dari total anggaran Kementerian PUPR.
“Padahal industri sektor properti penyumbang pertama APBN maupun APBD. Sebab, ketika developer melakukan pembebasan lahan dengan tidak disuruh langsung membayar pajak-pajak ke negara. Padahal belum jualan. Untuk bisa jualan itu perlu waktu kurang lebih satu tahun karena harus menunggu proses perizinan,” sebutnya.
Baca juga : Ammar Zoni Ditangkap Lagi karena Narkoba, Irish Bella Ungkap Ini
Selain itu, ada sebanyak 185 jenis usaha turunan bisnis properti. Artinya, industri properti mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat seperti furniture, consumer goods, transaksi bahan material, tenaga kerja, padat karya, jasa dan lain-lain.
“Dunia properti harus diberikan insentif yang betul-betul tepat sasaran,” ucapnya.
Mohammad Solikin memaparkan bahwa Apersi telah membuat kajian properti 2024-2029 agar dunia properti ada keberlanjutan dan agar tidak repot jika kasus pandemi covid terulang. “Kajian telah disampaikan kepada semua capres, tapi hanya satu Capres yang respons,” imbuhnya.
Lebih lanjut mantan pegawai BCA lebih dari 16 tahun ini mencontohkan pengalaman suksesnya saat membangun Vila Kebun Raya Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan struktur bangunan tahan gempa yang membuat Jepang tertarik dan siap menerapkan struktur tahan gempa buatan Jepang khusus untuk kalangan MBR.
“Hanya saja terganjal regulasi negara. Makanya untuk mempermudah DNA mempercepat akselerasi industri perumahan ini ke depan harus terwujud kementerian tersendiri khususnya sektor perumahan,” kata Komisaris PT Samudra Bangun Raya ini.(Acep Mulyana)