Bogordaily.net — Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Persatuan Perangkat Daerah Indonesia (PPDI) Kabupaten Bogor mengapresiasi program Transaksi Non Tunai (TNT) yang digulirkan Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPD PPDI Kabupaten Bogor, Asnawi, SH., di sela acara buka puasa bersama yang digelar Koordinator Wilayah (Korwil) PPDI se-Kabupaten Bogor di Pakansari, Cibinong, Jumat, 5 April 2024.
Kegiatan bukber ini sendiri dalam rangka konsolidasi untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi yang harmonis antar sesama pengurus organisasi PPDI, sekaligus untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi sehingga terbangun semangat untuk memajukan organisasi melalui berbagai program serta membangun sistem
pengembangan tatanan pemerintahan desa yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD PPDI Kabupaten Bogor, Asnawi, SH., menyampaikan apresiasi terhadap program TNT yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang digagas Pj Bupati Bogor.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Pj Bupati Bogor berserta jajaran, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Bagi kami dua dinas tersebut sangat profesional berkolaborasi secara komunikatif telah berhasil memberikan pelayanan terbaik karena adanya implementasi kebijakan TNT yang merupakan salah satu bagian penting proses percepatan penyaluran anggaran ke setiap desa melalui inovasi pelayanan berbasis digital, sehingga hak-hak desa dapat direalisasikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 H,” papar Asnawi, SH.
Pria yang akrab disapa Johan ini tak memungkiri dalam pelaksanaan program TNT tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi bahan evaluasi bersama guna pengembangan perbaikan pada kemudian hari.
“Dengan terimplementasinya kebijakan TNT ini menjamin tatanan sistem pengelolaan keuangan desa lebih akuntabel dan transparan serta tepat salur,” kata Johan.
Dalam kesempatan tersebut, Johan juga memaparkan kesimpulan amanat 8 organisasi desa Nasional dalam rumah besar Desa Bersatu, yang telah menyelenggarakan Kegiatan Kongres
Desa Indonesia 2024 pada tanggal 22-23 Maret 2024 bertempat di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Berdasarkan hasil kongres tersebut, digambarkan kembali sedang diprosesnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019, di mana didalamnya memuat besaran pendapatan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa setiap bulan dan dipastikan proses penyaluran Siltap dapat secara teratur melalui APBN yang besarannya disesuaikan dengan masa pengabdian dan jabatan perangkat desa.
Sehingga, ke depan Siltap perangkat desa tidak lagi sama, tepat waktu setiap bulan, serta juga akan memuat nomenklatur tentang tunjangan purnabakti, THR, tunjangan K13 dan sejenisnya berikut penguatan status perangkat desa.
Selain itu, Johan juga menyampaikan informasi terkait agenda penting pengurus DPD PPDI Kabupaten Bogor pada tahun ini. Salah satunya adalah merajut kebersamaan, sinergitas antarorganisasi sejawat baik DPC APDESI dan lainnya sebagai dasar tindak lanjut agenda nasional Desa Bersatu.
“Yang mana nanti dalam kegiatan Rakorda yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Mei tahun 2024 menghadirkan beberapa stakeholder terkait seputar pemerintahan desa baik kalangan organisasi sejawat maupun instansi
pemerintah, sehingga berharap Kabupaten Bogor dapat menjadi role model implementasi TNT kesejahteraan aparatur Pemdesnya,” imbuh Johan.
Dia juga menyampaikan dengan telah disahkannya aspirasi masa jabatan Kepala Desa dalam Rancangan Perubahan UU Desa oleh DPR RI pada tanggal 28 Maret 2024 maka perangkat desa diharapkan tetap menjaga profesionalitas kerjanya serta dapat membantu secara maksimal mengimplementasikan visi misi Kepala Desa dengan baik. Apalagi berkaitan
pengelolaan keuangan yang saat ini melalui TNT.
“Sehingga diharapkan menghadirkan program-program inovatif, kompeten, dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan yang tertuang dalam dokumen penganggarannya agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap capaian kinerja Pemerintah Desa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat desa. Maka perangkat desa mempunyai peranan penting demi kemajuan desanya itu sendiri. Tetap jaga kekompakan menjalin komunikasi sistematis dan menjaga etika profesi jati diri perangkat desa. Berkenaan dengan pembahasan kesejahteraan aparatur Pemdes, kita akan duduk bersama merumuskan kajian-kajian kebijakan daerah dalam agenda selanjutnya mempertimbangkan regulasi terbaru sesuai kontruksi kebutuhannya,” papar dia.
Sekretaris DPD PPDI Kabupaten Bogor, Iwan BS, menambahkan bahwa kebijakan baru implementasi TNT ini sangat memberikan kemudahan tersalurkannya anggaran kepada masing-masing penerima manfaat, sehingga dapat mengantisipasi penyalahgunaan keuangan.
“Melalui transformasi aplikasi digital tersebut mempermudah proses monitoring sejauh mana proses pengajuan dan tersalurkannya pengelolaan keuangan di desa, sehingga rekan-rekan perangkat pun sangat terbantu,” ujarnya.
Iwan pun berharap secepatnya Pj Bupati Bogor dapat menindaklanjuti turunan dari Perda Perangkat Desa dengan penetapan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perangkat Desa yang memuat kontruksi impiannya. Di antaranya memberikan gambaran pengaturan teknis aspirasi tentang kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, maupun Staf Desa itu agar masuk dalam pembiayaan Alokasi Dana Desa (ADD) maksimum.
“Dalam kesempatan ini, kami PPDI juga menyampaikan terima kasih kepada BJB Cibinong yang telah membantu pendapatan keuangan organisasi PPDI sehingga di tahun ini DPD PPDI Kabupaten Bogor memiliki sedikit permodalan untuk melaksanakan setiap kegiatan,” tambahnya.
(Acep Mulyana)