Bogordaily.net – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk membahas isu-isu mendesak dalam sektor pendidikan, termasuk masalah ijazah siswa yang tertahan akibat tunggakan pembayaran, terutama di sekolah-sekolah swasta.
Dalam rapat ini, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Fraksi PKS Endah Purwanti, menegaskan pentingnya upaya lebih lanjut untuk memastikan hak pendidikan bagi seluruh warga Kota Bogor, termasuk penyelesaian masalah ijazah tertahan.
“Diperlukan pendataan komprehensif mengenai siswa yang ijazahnya tertahan. Kami di Komisi IV akan memperjuangkan agar alokasi anggaran APBD 2025 dapat secara signifikan mendukung penyelesaian kasus ini,” ujar Endah.
Ia menambahkan bahwa dana yang dialokasikan ini harus mampu mencakup seluruh siswa yang menghadapi masalah ijazah tertahan sehingga tidak menghambat masa depan mereka.
Komisi IV DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk menjalin koordinasi intensif bersama Bagian Kesra dan seluruh Kepala Sekolah SMA se-Kota Bogor.
Tujuannya adalah untuk memastikan tercapainya rasa keadilan dalam bidang pendidikan bagi semua masyarakat Kota Bogor, tanpa terkecuali.
“Penting bagi kita untuk menekan angka putus sekolah yang disebabkan oleh keterbatasan biaya. Saat ini, lama sekolah rata-rata anak di Kota Bogor masih sekitar 10 tahun, menunjukkan bahwa banyak siswa berhenti di jenjang SMA. Dengan langkah ini, diharapkan angka partisipasi pendidikan meningkat dan tidak ada anak yang terpaksa putus sekolah hanya karena alasan ekonomi,” jelas Endah.
Melalui kajian yang mendalam dan alokasi anggaran yang memadai, Komisi IV DPRD Kota Bogor berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, menghilangkan hambatan biaya sebagai penghalang utama dalam akses pendidikan.***
Muhammad Irfan Ramadan