Wednesday, 4 December 2024
HomeKabupaten BogorHonor Ratusan KPPS di Caringin Belum Dibayar

Honor Ratusan KPPS di Caringin Belum Dibayar

Bogordaily.net — Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Bogor pada Rabu, 27 November 2024, masih menyisakan sejumlah masalah. Selain rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pemilih, di sejumlah desa malah Anggota Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) belum menerima honorarium yang menjadi haknya.

Ratusan Anggota KPPS yang belum menerima honorarium terjadi di beberapa desa di Kecamatan Caringin. Yaitu di Desa Pancawati, Desa Cinagara, Desa Cimande, dan Desa Pasir Buncir.

Padahal, anggaran yang digelontorkan Pemkab Bogor untuk KPU sebesar Rp131 miliar.

Sesuai Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, gaji KPPS Pilkada 2024, yakni Ketua KPPS Rp900.000/orang/bulan, Anggota KPPS Rp850.000/orang/bulan, dan Pengamanan TPS/Satlinmas Rp650.000/orang/bulan.

Bukan saja kesal dan jengkel, sejumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga mengancam ‘boikot’ tidak akan menghadiri Rapat Pleno terbuka rekapitulasi suara yang digelar PPK Caringin.

“PPS Pancawati tong haladir pleno lah mun Mun can beres masalah honor KPPS” (PPS Pancawati jangan hadir Pleno kalau belum beres masalah honor KPPS)”, demikian cuitan sejumlah anggota PPS dalam Grup WhatsApp PPS Pilkada 2024 Kecamatan Caringin.

Selain soal honorarium KPPS, anggota PPS juga mengeluhkan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara yang digelar PPK Caringin.

“Masa selama rapat pleno dari pagi sampai malam tidak dapat makan. Anggaran konsumsinya ke mana?” ungkap seorang anggota PPS yang tak bersedia namanya disebutkan.

Tokoh masyarakat Bogor Selatan, H Acep Misbahussudur mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. “Saya miris mendengarnya. Memang betul banyak anggota KPPS dan PPS yang mengadu DNA mengeluhkan belum dibayar honornya,” ujarnya.

Tokoh yang akrab disapa H Bono ini menegaskan, seharusnya KPU khususnya Ketua PPK Caringin peka dengan kondisi tersebut. “Anggarannya kan sangat besar, Rp131 miliar. Kenapa bisa terlambat. Masalahnya pekerjaan mereka sudah selesai. Bayarlah sesuai hak mereka tepat waktu. Anggota PPS yang hadir di Rapat Pleno juga sedang bertugas berjam-jam menghabiskan energi dan pikiran, masa tidak diberi makan. Bagaimana ini,” tandasnya.
(Acep Mulyana)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here