Bogordaily.net – Ketua Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Kabupaten Bogor, Aris, mengecam keras pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) kepala desa se-Kabupaten Bogor yang digelar ke Bali dan didanai oleh anggaran Biaya Penunjang Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BHPRD).
Dalam kasus ini, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) juga terduga terlibat sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, sehingga menuai kritik tajam dari mahasiswa dan masyarakat, kata Aris dengan lantangnya.
Bimtek kepala desa se-Kabupaten Bogor dilaksanakan di Bali dengan dalih untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa.
Namun, kegiatan ini memicu kontroversi karena diduga menggunakan anggaran BHPRD yang seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
“APDESI, sebagai organisasi yang menaungi kepala desa, diduga turut menjadi fasilitator kegiatan ini, sehingga mendapat sorotan dan tudingan terkait penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Ketua OKK SEMMI Kabupaten Bogor, Aris, menjadi salah satu pihak yang paling lantang mengecam kegiatan ini.
Selain itu, APDESI Kabupaten Bogor juga diduga memiliki peran langsung dalam penyelenggaraan bimtek ini, yang memperburuk persepsi publik terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, Ucap Aris
Bimtek berlangsung di Bali pada pekan ini. Lokasi yang dipilih jauh dari Kabupaten Bogor menuai pertanyaan besar terkait relevansi dan efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja kepala desa.
Menurut Aris, penggunaan anggaran BHPRD untuk kegiatan semacam ini merupakan bentuk pemborosan, dan tidak ada manfaatnya sama sekali.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal sensitivitas terhadap kondisi masyarakat desa. Mengapa harus jauh-jauh ke Bali jika pelatihan serupa bisa dilakukan di daerah?” ujarnya.
Lebih lanjut, Aris meminta pemerintah daerah dan APDESI untuk memberikan klarifikasi terkait urgensi dan manfaat kegiatan ini.
Ia juga mendesak investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran yang melibatkan APDESI sebagai fasilitator kegiatan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor dan APDESI belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut.
Sementara itu, SEMMI Kabupaten Bogor menyerukan agar kasus ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang, termasuk audit anggaran dan evaluasi terhadap kinerja APDESI dalam mendampingi kepala desa, Tegas Ketu OKK Semmi
“Kritik terhadap bimtek ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Masyarakat berharap pemerintah lebih cermat dalam merencanakan kegiatan agar benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat desa,” tutup Aris.***