Bogordaily.net – Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus) menggelar diskusi publik bertemakan ‘Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor 2025’ di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Rabu 15 Januari 2025.
Dalam kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara dan perwakilan Formappi Indonesia, Lucius Karus.
Founder LS Vinus, Yusfitriadi menjelaskan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten) Bogor dinilai tidak transparan terkait rencana kerja tahun 2025.
“Saya pernah bertanya tentang rencana kerja DPRD tahun 2025, tidak ada yang tahu. Padahal DPRD itu lembaga publik yang sah, yang seharusnya mengarahkan nasib rakyatnya sendiri,” kata Yusfitriadi.
Menurut Yus, hal tersebut terlihat dari website resmi DPRD Kabupaten Bogor yang dinilai tidak aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
“Jika melihat situs web DPRD, informasi terkait rencana kerja itu kosong, bahkan data terakhir yang diunggah adalah tahun 2016,” jelasnya.
Dengan begitu kata dia, publik berhak mengetahui kinerja DPRD untuk menilai apakah lembaga ini layak mendapat rapor hijau, kuning, atau merah.
“Apresiasi tertinggi hanya pantas diberikan jika DPRD mampu menunjukkan kinerja transparan dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Yusfitriadi.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara mengatakan bahwa, untuk rencana kerja DPRD tahun 2025 telah disusun pada akhir tahun 2024.
“Untuk tahun 2025, fokus kami adalah memperkuat peran DPRD dalam pemerintahan. Alhamdulillah, RAPBD 2025 dengan nilai Rp11,1 triliun telah selesai disahkan pada November 2024,” ungkap Sastra Winara.
Menurutnya, ada 13 rancangan perda yang akan dibentuk, terdiri dari 10 usulan pemerintah daerah dan 3 inisiatif DPRD.
Selain itu ia berharap, KPU segera menetapkan kepala daerah terpilih, dan pembangunan di Kabupaten Bogor dapat dipercepat.
“Begitu pentingnya percepatan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk pembangunan Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Sementara itu, pihaknya turut menantikan program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati terpilih, terutama mengingat Pilkada 2024 mencatatkan angka partisipasi fenomenal, dengan pasangan nomor satu meraih 72% suara dari total 1,6 juta pemilih.***
Albin Pandita