Bogordaily.net – Jalur Gaza merupakan wilayah yang sejak lama menjadi pusat konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Wilayah kecil dengan luas sekitar 365 km² ini dihuni oleh lebih dari 2 juta penduduk yang hidup dalam kondisi yang sulit akibat blokade yang diberlakukan sejak 2007. Blokade tersebut membatasi akses terhadap kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, obat-obatan, dan bahan pangan, yang memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Ketegangan di Gaza seringkali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk serangan militer, blokade ekonomi, serta bentrokan antara kelompok-kelompok bersenjata dan militer Israel. Setiap eskalasi kekerasan di Jalur Gaza tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis penduduknya.
Masyarakat internasional telah berulang kali menyerukan solusi damai, tetapi hingga kini konflik masih terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Situasi tersebut merupakan cerminan dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan kegagalan komunitas internasional dalam menengahi konflik yang adil bagi semua pihak.
Di Tengah ketegangan yang terjadi muncul sebuah usulan atau rencana dari pihak Amerika Serikat untuk mengambil alih Jalur Gaza. Rencana tersebut diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat yang baru yaitu Donald Trump setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada (4/2).
Trump menyebut rencananya untuk mengambil alih Jalur Gaza serta mengembangkan perekonomian di kawasan tersebut. “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana,” kata Trump kepada wartawan seperti dilansir oleh Reuters.
“Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi itu. Jika diperlukan, kami akan melakukannya, kami akan mengambil alih bagian itu, kami akan mengembangkannya, menciptakan ribuan dan ribuan lapangan pekerjaan, dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa membuat seluruh Timur Tengah bangga,” kata Trump.
Lebih lanjut Trump mengatakan kawasan tersebut nantinya akan menjadi “Riviera” Timur Tengah. Sebelumnya Trump juga mengatakan akan merelokasi penduduk Gaza ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.
Ia mengatakan bahwa warga Palestina di sana tidak punya pilihan lain selain meninggalkan jalur pantai tersebut, yang harus dibangun kembali setelah hampir 16 bulan perang yang menghancurkan antara Israel dan militan Hamas.
Rencana ini tentunya mengejutkan banyak pihak, dan tidak sedikit pula Negara yang bereaksi terhadap rencana Trump tersebut, Mesir, Yordania, dan Turkiye dengan jelas menolak rencana pemindahan penduduk Gaza.
Disebutnya rencana tersebut tidak dapat diterima dan sudah melanggar hukum internasional dan melanggar kedaulatan Palestina. Namun negara-negara Barat memberikan respon yang positif terhadap rencana AS ini dengan alasan stabilitas Regional.
Memang tak bisa dipungkiri bahwa AS memiliki kepentingan besar dalam konflik Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Israel dan Palestina. Sebagai sekutu utama Israel, AS telah lama memberikan dukungan politik, ekonomi, dan militer yang signifikan bagi Tel Aviv.
Dalam konteks Jalur Gaza, rencana AS untuk mengambil alih wilayah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa kepentingan sekutu mereka tetap terjaga, sekaligus mengurangi potensi ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata di Gaza seperti Hamas.
Namun, banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini benar-benar bertujuan untuk menciptakan perdamaian atau sekadar memperluas pengaruh geopolitik AS di kawasan. Jika melihat rekam jejak intervensi AS di berbagai negara seperti Irak, Afghanistan, dan Suriah, hasilnya seringkali justru menciptakan ketidakstabilan yang lebih besar daripada sebelumnya.
Dan Jika AS benar-benar mengambil alih, maka ini dapat dianggap sebagai bentuk baru dari kolonialisme modern. Rakyat Palestina yang sudah lama hidup di bawah blokade Israel akan semakin kehilangan kebebasan mereka jika wilayah ini dikendalikan oleh kekuatan asing.
Selain itu, rekonstruksi Gaza yang dijanjikan oleh AS bisa jadi hanya sebatas formalitas tanpa memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan rakyat Palestina. Tanpa adanya pengakuan terhadap hak-hak politik mereka, langkah ini hanya akan memperpanjang penderitaan dan ketidakadilan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Jika tujuan utama adalah menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Gaza, maka pendekatan yang lebih adil dan berimbang perlu dipertimbangkan. Alih-alih menyerahkan wilayah ini kepada AS, solusi terbaik adalah dengan memastikan bahwa Palestina memiliki pemerintahan yang berdaulat dan mampu mengelola wilayahnya sendiri tanpa campur tangan asing.
Rekonstruksi Gaza memang diperlukan, tetapi harus dilakukan dengan prinsip keadilan yang menghormati hak-hak rakyat Palestina. Bantuan internasional sebaiknya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi tanpa adanya motif politik tertentu.
Jika AS benar-benar ingin membantu, mereka seharusnya menekan Israel untuk mengakhiri blokade yang telah menyebabkan penderitaan luar biasa bagi warga Gaza.
Rencana AS mengambil alih Jalur Gaza bukanlah solusi ideal bagi perdamaian di Timur Tengah. Alih-alih menciptakan stabilitas, langkah ini justru berpotensi menambah ketegangan dan menimbulkan bentuk baru dari penjajahan.
Palestina berhak atas kedaulatan penuh terhadap wilayahnya, dan setiap upaya rekonstruksi harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak mereka. dunia harus lebih kritis dalam melihat upaya-upaya intervensi seperti ini.
Organisasi internasional seperti PBB seharusnya memainkan peran lebih aktif dalam memastikan bahwa setiap solusi yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat Palestina, bukan sekadar kepentingan geopolitik negara adidaya.
Sayangnya, selama ini PBB sering kali tidak memiliki cukup kekuatan untuk menekan kebijakan AS dan sekutunya dalam konflik Timur Tengah.
Perdamaian dalam konflik ini hanya bisa terwujud jika hak dan martabat rakyat Palestina diakui sepenuhnya, bukan dengan menyerahkan wilayah mereka kepada kekuatan asing yang memiliki kepentingan terselubung.
Dengan demikian, solusi yang diambil harus berorientasi pada keadilan dan bukan sekadar kepentingan geopolitik negara-negara adidaya.***