Bogordaily.net – Komisi IV DPRD Kota Bogor mendatangi lokasi dapur MBG di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani, Tanah Sareal, setelah adanya keracunan massal para siswa, pada Kamis 8 Mei 2025.
Jajaran anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor juga turut menggandeng pihak Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bogor.
Setibanya dilokasi, rombongan legislatif langsung mengecek kondisi dapur SPPG yang berlokasi di kantin sekolah.
Dalam pemeriksaan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, mendapati beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu dilakukan peningkatan mutu agar kondisi kebersihan dan mutu makanan bisa terjaga.
Sebab dalam pemeriksaan tadi, anggota Komisi IV menemukan adanya lalat yang hinggap di makanan yang sedang disiapkan untuk dikemas.
Serta, lantai di ruang pengemasan makanan kurang bersih dan penggunaan meja kayu yang dinilai kurang baik karena bisa menjadi media bagi bakteri.
“Jadi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk menjaga kebersihan makanan dan ruang pengemasan makanan,” kata Rezky.
Sekretaris Komisi IV, Juhana, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Sehingga kedepannya DPRD Kota Bogor dapat membantu pelaksanaan program dengan memberikan masukan yang meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG di Kota Bogor.
“Prinsipnya kami mendukung program pemerintah MBG ini yang luar biasa manfaatnya. Tapi karena adanya kejadian ini, kami perlu mengetahui juga proses yang ada sheingga bisa membantu dengan memberikan masukan untuk perbaikan,” kata Juhana.
Selain melakukan pemeriksaan, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan pihak Yayasan Bosowa Bina Insani dan pengelola Dapur SPPG bersama dengan Pemkot Bogor.
Berdasarkan hasil diskusi, dapat diketahui bahwa kejadian keracunan massal yang terjadi ini dapat dikategorikan sebagai status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena hampir 10 persen korban dari jumlah penerima manfaat.
Sebab berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dinkes Kota Bogor, hari ini telah masuk informasi adanya korban baru.
“Dari Informasi ada masuk lagi pagi ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini masih berkembang untuk jumlah korban, mungkin hari ini bahkan bertambah,” kata anggota Komisi IV, Endah Purwanti.
Dengan adanya kejadian ini, Endah kembali menekankan bahwa DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk mendukung program pemerintah pusat yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sehingga pengawasan harus diperketat agar keracunan massal tidak lagi terjadi di kemudian hari.
“Oleh karena itu kami berharap memang ini bisa diperbaiki ke depannya dan pihak yayasan bisa menunjukkan empati ya untuk memberikan pernyataan mungkin dan ada permintaan maaf. Kami berharap ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi kualitas dalam proses penyajian dan pengirimannya,” ujar Endah.
Saat ini Komisi IV DPRD Kota Bogor masih menunggu hasil uji lab yang dilakukan oleh Dinkes Kota Bogor.
Diperkirakan hasil akan keluar pada Minggu 11 Mei 2024 dan akan ditindaklanjuti dengan menggelar rapat terpadu antara DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor.
Terakhir, anggota Komisi IV, Karina Soerbakti, menilai kejadian keracunan massal sebagai pengingat bagi seluruh stakeholder bahwa program pemerintah pusat perlu didukung dengan segala upaya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat.
“Untuk memastikan bahwa SOP kedepannya kita bisa lebih awasi lagi untuk seluruh warga Bogor yang kita cintai dan kita banggakan. Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Itu sih sebenarnya kita semua bukan saling menyalahkan tapi kita mencari solusi yang terbaik,” pungkasnya.(Muhammad Irfan Ramadan)