Bogordaily.net – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor berencana akan membuka Sekolah Rakyat yang nantinya akan ditujukan kepada para siswa siswi di Kabupaten Bogor yang kurang mampu, pada tahun 2025.
Diketahui, beberapa lokasi sekolah rakyat tersebut baru akan direalisasikan di wilayah Kecamatan Cibinong dengan jenjang SMP hingga SMA. Diantaranya, di SMA Inten Suweno dan juga SMKN 2 Cibinong.
“Kita ada rencana tahun ini buka kelas tingkat SMA di Inten Suweno, di Galih Pakuan. Kemudian satu lagi sedang kita upayakan tingkat SMP rencananya di Karadenan, SKB, tapi masih dikoordinasikan lebih dulu,” kata Farid, Jum’at 23 Mei 2025.
Adapun, untuk pelaksanaan sekolah rakyat nantinya akan mencakup siswa siswi dari 8 kelas yang tergabung dalam satu ruangan.
“8 rumble, rencananya baru di Cibinong aja. Itu 8 kelas di 1 gedung, jadi boarding. Sama itu dari pusat, kita cuma nyiapin tempat aja sama bangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, sekolah ini akan menerima siswa-siswi yang berada di desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi, yakni 10% terendah dari penduduk Indonesia
“Sudah, anak-anak PKH yang masuk kemiskinan ekstrem, jumlahnya diatas 2 ribu se-Kabupaten Bogor,” ujar Farid
Sebelumnya diketahui, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Bogor menjadi tuan rumah dalam peluncuran pembentukan Sekolah Rakyat yang dihadiri oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bogor Rudy Susmanto, Bupati dan Walikota se-Jawa Barat.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa, Sekolah Rakyat ditujukan untuk warga yang tergolong miskin atau miskin ekstrem.
Sekolah Rakyat dirancang berasrama dan sepenuhnya gratis, termasuk kebutuhan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum.
“Ke depan, sekolah ini akan menyelenggarakan pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Diperkirakan sekitar 300 hingga 350 siswa per jenjang pendidikan, dengan target sekitar seribu siswa di satu sekolah,” ujar Menteri Saifullah Yusuf.
Ia menambahkan, pembentukan sekolah ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun ini dengan mempertimbangkan kondisi dan kesiapan masing-masing daerah.
Untuk Kabupaten Bogor, Menteri Sosial menegaskan bahwa daerah ini menjadi salah satu prioritas dalam pembentukan Sekolah Rakyat.(Albin Pandita)