Bogordaily.net – Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan SD Gang Aut pada Rabu, 25 Juni 2025.
Sidak ini dilakukan menyusul insiden tragis yang menewaskan seorang pekerja akibat tertimbun longsoran tanah di area proyek.
Ketua Komisi III, Heri Cahyono, menyatakan keprihatinannya atas kecelakaan tersebut. Ia menyayangkan ketidakhadiran pengawas maupun pelaksana proyek di lokasi saat kejadian berlangsung.
“Kami sangat menyayangkan absennya para penanggung jawab proyek saat kejadian. Proyek sebesar ini semestinya diawasi ketat oleh pihak terkait di lapangan,” ujar Heri.
Komisi III juga menyoroti belum adanya kejelasan terkait perlindungan tenaga kerja, khususnya mengenai kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja proyek.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan memadai soal jaminan BPJS. Ini menjadi perhatian serius kami. Proyek yang dibiayai APBD harus memenuhi standar keselamatan dan perlindungan pekerja, termasuk soal alat pelindung diri (APD),” tegas Heri.
Ia menambahkan, Komisi III akan segera menggelar rapat internal guna membahas tindak lanjut atas insiden ini.
“Kami akan mempertimbangkan apakah perlu menghentikan sementara proyek ini atau memberi peringatan keras. Semua opsi akan dikaji berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan,” lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi III, Benninu Argoebie, juga menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan kerja.
Menurutnya, keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek strategis Pemkot Bogor.
“APD itu wajib, bukan opsional. Keselamatan kerja tidak bisa ditawar-tawar,” katanya.
Benninu juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan di lapangan.
“Pengawas digaji untuk hadir dan memantau langsung kegiatan proyek. Kalau mereka absen, bagaimana bisa menjamin keamanan kerja?” ujarnya.
Dalam sidak tersebut, Komisi III turut menyoroti ketidakjelasan struktur pelaksana proyek, termasuk keberadaan konsultan pengawas.
“Saat ditanya soal alamat kantor konsultan, jawabannya tidak jelas. Bahkan direktur proyek juga tidak ada di tempat, katanya sedang ke luar kota,” ungkap Benninu.
Anggota Komisi III lainnya, Subhan, menambahkan bahwa kelemahan dalam perencanaan turut berperan dalam terjadinya insiden ini.
Ia menilai ada kekurangan dalam tahap awal yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.
“Kesalahan dalam perencanaan harus jadi bahan koreksi. Ke depan, OPD harus lebih cermat dalam menyusun dan mengawasi proyek,” jelas Subhan.
Sebagai informasi DPRD Kota Bogor akan memanggil Dinas Pendidikan, kontraktor, dan pihak terkait lainnya dalam rapat kerja untuk membahas lebih lanjut temuan lapangan dan menentukan langkah ke depan, termasuk opsi penghentian sementara proyek.
(Ibnu Galansa)