Bogordaily.net – Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam menurunkan dan mempercepat penanggulangan angka kemiskinan di Kota Bogor.
Hal ini dilakukan dalam rapat koordinasi Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor.
Ia menyoroti agar program-program tersebut harus sejalan dengan visi-misi Wali Kota terpilih serta memenuhi janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Program itu harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar formalitas dalam laporan. Dan yang paling penting, pastikan anggarannya tersedia,” tegas Atty pada Sabtu 19 Juli 2025.
Lebih lanjut, politisi PDIP ini menyampaikan beberapa usulan konkret kepada SKPD yang diharapkan bisa segera diimplementasikan, antara lain:
1. Dinas Koperasi (Dinkop)
Diminta untuk bekerja sama dengan Bank Kota dalam menyalurkan modal usaha kepada pelaku UMKM dengan skema bunga yang lebih ringan, yakni 50 persen dari suku bunga normal, agar lebih terjangkau oleh masyarakat kecil.
2. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Didorong untuk menganggarkan program padat karya tunai bagi 5.000 hingga 10.000 masyarakat pengangguran, yang direkrut berbasis RT/RW di setiap Kelurahan.
Program ini akan memberikan upah harian sebagai bentuk bantuan langsung yang mampu mendongkrak daya beli masyarakat kurang mampu.
3. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Diusulkan untuk menggratiskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga miskin dengan tagihan di bawah Rp100 ribu, atau bagi masyarakat dengan luas tanah dan bangunan yang sangat terbatas.
4. Dinas Sosial (Dinsos)
Ditekankan agar memanfaatkan data warga miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Daerah dengan 19 parameter yang terintegrasi lintas OPD.
“Hal ini bertujuan agar Pemkot dapat memberikan pelayanan kesejahteraan dengan pendekatan kearifan lokal, khususnya bagi warga yang belum tercakup dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos,” jelasnya.
Atty juga mengingatkan bahwa, anggaran untuk program padat karya tunai sebenarnya telah tersedia di berbagai pos OPD.
Sehingga dapat langsung digunakan untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin, khususnya mereka yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap
“Kemiskinan tidak cukup ditangani lewat wacana. Harus ada aksi nyata dan kolaborasi lintas OPD agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tutup Atty.(Ibnu Galansa)