Bogordaily.net – Pergantian Kapolri. Itu yang ramai diperbincangkan dalam seminggu terakhir. Tapi, Istana dan DPR justru kompak menepis isu itu. Tidak ada surat dari Presiden Prabowo Subianto ke DPR. Tidak ada Surpres. Tidak ada tanda-tanda. Semua masih tetap.
Mensesneg Prasetyo Hadi sendiri yang mengatakannya. “Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar,” ujarnya singkat. Ia bicara lantang, tanpa ragu. Seakan ingin menutup rapat ruang spekulasi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun seirama. “Belum ada,” katanya. Pendek. Tapi jelas. Bahwa isu pergantian Kapolri yang beredar itu hanyalah kabar yang tumbuh dari keresahan publik.
Keresahan itu memang berawal dari tragedi di akhir Agustus. Seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas rantis Brimob. Gelombang protes pun membesar. Amarah publik tumpah. Polri jadi sasaran. Kapolri Listyo Sigit jadi sorotan. Dari situlah rumor itu tumbuh: Kapolri akan dicopot, atau mundur.
Kapolri akhirnya bicara. Ia memilih tenang. “Kita prajurit. Kapan saja siap,” ujarnya di Hambalang, Bogor. Ia tahu, pergantian Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Tidak lebih. Tidak kurang.
Di sisi lain, tuntutan reformasi Polri makin keras. Dari mahasiswa. Dari pegiat HAM. Dari tokoh-tokoh bangsa. Bahkan sampai ke Istana. Prabowo sudah bertemu Gerakan Nurani Bangsa. Dari pertemuan itu lahir gagasan: membentuk komisi reformasi Polri.
Tapi sekali lagi: soal pergantian Kapolri, Prabowo belum bertindak. Isu itu masih jadi isu. Rumor itu masih jadi rumor. Selebihnya, rakyatlah yang menunggu: apakah benar perubahan Polri akan dimulai dari pucuk, atau dari akar.***