Bogordaily.net – Link petisi batalkan pelaksanaan TKA 2025 ramai dibagikan di media sosial sejak Minggu, 26 Oktober 2025.
Petisi yang dibuat oleh akun bernama siswa agit di laman change.org itu menuntut pembatalan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dijadwalkan berlangsung November mendatang.
Hingga Selasa, 28 Oktober 2025 pukul 17.32 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 100.000 orang. Dukungan terus mengalir dari siswa, orang tua, hingga pengajar yang menilai pelaksanaan TKA dilakukan secara tergesa-gesa dan belum siap dari sisi teknis maupun materi.
Dalam keterangan di link petisi batalkan pelaksanaan TKA itu, siswa agit menulis bahwa sistem baru tersebut justru menambah tekanan bagi pelajar yang sebelumnya belajar dengan Kurikulum Merdeka. “Sistem ini menambah tekanan bagi siswa dan siswi,” tulisnya.
Ia menjelaskan, sekolahnya tidak pernah memiliki program ujian seperti TKA, namun mendadak harus menyesuaikan dalam waktu singkat.
Padahal, kisi-kisi soal baru diterbitkan Juli 2025, sementara pelaksanaan TKA dijadwalkan awal November 2025. Artinya, para siswa hanya memiliki waktu sekitar 3,5 bulan untuk mempersiapkan diri.
Selain itu, simulasi TKA yang digelar secara daring pada awal Oktober juga dinilai belum siap. Beberapa siswa mengalami kendala teknis, termasuk server eror saat gladi bersih.
Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat mulai menuntut keterbukaan dan kesiapan pemerintah dalam menerapkan kebijakan pendidikan nasional. Banyak pihak menilai, penetapan TKA yang mendadak berpotensi menambah beban psikologis siswa di tengah padatnya agenda akademik.
TKA sendiri merupakan sistem penilaian akademik nasional yang digunakan sebagai syarat masuk perguruan tinggi jalur prestasi tahun 2026. Ujian ini dijadwalkan berlangsung pada 3–9 November 2025, dengan simulasi dan gladi bersih yang digelar serentak di seluruh Indonesia.
Namun, seiring meningkatnya dukungan terhadap link petisi batalkan pelaksanaan TKA, banyak pihak kini mendorong agar Kemendikdasmen meninjau ulang pelaksanaan tes tersebut demi memastikan kesiapan infrastruktur dan keadilan bagi seluruh peserta didik.***