Bogordaily.net – Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus mempercepat operasionalisasi dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia.
Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdes Merah Putih.
Salah satu upaya menguatkan hal tersebut, Kemenkop turut mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Masa Persidangan II Tahun 2025-2026, bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), LDPB, Bank Mandiri, dan Bank BNI terkait percepatan implementasi dan kebijakan pembiayaan Kopdes Merah Putih.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop Henra Saragih menyampaikan, per 6 November 2025 telah terbentuk 82.426 unit Kopdes Merah Putih secara sah. “Dan telah memiliki Badan Hukum Koperasi, serta 1.189.651 anggota koperasi, kemudian sebanyak 688.639 warga desa yang menjadi Pengurus/Pengawas Koperasi,” ucapnya dalam keterangan, Jumat (7/11/2025).
Henra mengatakan, untuk mendukung Kopdes Merah Putih, Kemenkop juga telah mengangkat 8 ribu Business Assistant (BA) seluruh Indonesia untuk memberikan asistensi pengembangan usaha Kopdes Merah Putih.
“Hal itu meliputi pendampingan operasionalisasi, menyusun rencana bisnis dan proposal bisnis, pemenuhan kelengkapan administrasi untuk pengajuan pembiayaan, hingga pemanfaatan SIMKOPDES,” ujarnya.
Dalam Inpres No 17 Tahun 2025 juga menyebutkan langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih.
“Selain itu, juga mengalokasikan dan menggunakan anggaran untuk kegiatan percepatan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih sesuai ketentuan,” jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung, dan akan mengawal secara penuh program Kopdes Merah Putih ini.
“Harapan kami, Kopdes Merah Putih tidak hanya sah secara badan hukum tapi bisa berdampak nyata ke masyarakat desa. Selain itu disampaikan pentingnya pendampingan dan pengawasan,” pungkasnya.***