Bogordaily.net – Fakta mengejutkan terungkap dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPR RI ternyata merupakan lulusan Paket C, jalur pendidikan nonformal yang setara dengan jenjang SMA.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat merespons pertanyaan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 21 Januari 2026.
“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ujar Abdul Mu’ti di hadapan para legislator.
Pengakuan tersebut sontak menyita perhatian publik, terutama setelah potongan video rapat kerja tersebut beredar luas dan menjadi viral di media sosial.
Pernyataan itu membuka kembali diskusi mengenai peran pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional, sekaligus mematahkan stigma bahwa jalur kesetaraan merupakan pendidikan kelas dua.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai solusi pendidikan bagi warga yang tidak terjangkau oleh jalur sekolah formal.
PKBM dinilai memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat dengan berbagai keterbatasan.
Sebagai contoh, Abdul Mu’ti menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke salah satu PKBM di Majalengka, Jawa Barat.
Menurutnya, satu PKBM bahkan mampu menampung lebih dari 300 peserta didik, dengan jumlah terbanyak berasal dari program kesetaraan Paket C.
“Saya baru pulang dari Majalengka, ada PKBM yang menampung sampai 300-an peserta, dan yang paling banyak itu Paket C,” ungkapnya.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pendidikan kesetaraan, baik Paket A, Paket B, maupun Paket C, merupakan jalur alternatif yang sangat penting dalam upaya menekan angka putus sekolah di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa tingginya angka anak tidak sekolah tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan ekonomi.
“Sebagiannya karena faktor kultural, seperti menikah di usia muda, atau kendala geografis yang membuat akses pendidikan formal sulit,” jelasnya.
Lebih jauh, pemerintah juga berencana menghidupkan kembali peran PKBM di luar negeri. Program ini ditujukan untuk anak-anak pekerja migran Indonesia maupun keluarga diplomat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal berbasis kurikulum nasional.
Saat ini, Kemendikdasmen telah menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan kurikulum Indonesia bagi anak-anak pekerja migran di wilayah Malaysia Timur.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi, meski berada di luar negeri.
Di sisi lain, Abdul Mu’ti mengakui bahwa, peningkatan jumlah peserta pendidikan kesetaraan juga diiringi dengan tantangan besar, terutama dalam hal tata kelola dan pengawasan PKBM.
Ia menegaskan bahwa seluruh peserta didik PKBM berhak menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Tidak boleh ada yang lulus Paket C lebih dulu sebelum Paket B. Semua harus berjenjang dan sesuai aturan,” tegasnya.
Pernyataan Mendikdasmen ini sekaligus menegaskan bahwa pendidikan nonformal memiliki kontribusi nyata dalam mencetak sumber daya manusia Indonesia.
Bahkan, jalur pendidikan kesetaraan terbukti mampu mengantarkan sebagian lulusannya menduduki posisi strategis, termasuk kursi parlemen di DPR RI.***