Bogordaily.net – tren kenaikan harga sepanjang tahun ini cukup terkendali, hal itu membuat warga Kota Bogor sekilit lega. Sruasi tu dipicu oleh masif Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok melalui berbagai intervensi pasar menunjukkan dampak nyata.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan langkah pengawasan ketat terhadap mutu beras di pasar-pasar daerah sebagai upaya mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok. Langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, Dewi Kurniasari mengatakan, kebijakan tersebut berangkat dari instruksi Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah pusat meminta seluruh daerah memastikan kualitas beras sesuai label kemasan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, Dewi Kurniasari mengatakan, kebijakan tersebut berangkat dari instruksi Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah pusat meminta seluruh daerah memastikan kualitas beras sesuai label kemasan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.
Menurut Dewi, kebijakan pengawasan mutu beras ini akan ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUKM Dagin), serta Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ). Ketiganya akan berkoordinasi untuk memantau peredaran beras dan memastikan tidak ada praktik curang di lapangan.
“Langkah ini merupakan bagian dari strategi stabilisasi harga pangan. Pengawasan mutu juga penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mencegah gejolak harga akibat penurunan kualitas produk,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Bogor mengalami inflasi pada September 2025 sebesar 0,20 persen secara bulanan (month-to-month) dan 2,73 persen secara tahunan (year-on-year). Kenaikan harga daging ayam ras menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,13 persen, diikuti emas perhiasan (0,08 persen) dan biaya akademi atau perguruan tinggi (0,06 persen).
13 Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Kota dan Kabupaten di Jawabarat
1. Koordinasi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota secara reguler
2. Laporan data perkembangan inflasi di 27 kabupaten/kota
3. Laporan data perkembangan harga bahan pokok harian melalui aplikasi silinda Jawa Barat
4. Operasi pasar, pemenuhan kebutuhan, pangan serta pemantauan, harga dan migas
5. Mengaktifkan satgas pangan dan satgas migas
6. Komunikasi publik
7. Gerakan penghemat energi
8. Gerakan tanaman pangan cepat peran
9. Kerja sama antar daerah
10. Mengintensifkan jaring pengaman sosial
11. Pengelolaan unjuk rasa
12. Membangun kepedulian sosial (dunia usaha, masyarakat mampu, ASN dll)
13. Pengelolaan keluhan masyarakat