Bogordaily.net – Resolusi Mahasiswa Bogor menggelar aksi unjuk rasa menuntut terhadap rencana pengadaan videotron dan fasilitas pendukungnya senilai Rp.100-120 Miliar oleh Pemkab Bogor di Kantor Dispora Kabupaten Bogor, pada Kamis, 5 Februari 2026.
Adapun, rencana tersebut melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor yang akan dieksekusi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor pada tahun 2026.
Kebijakan tersebut menuai kritik luas karena dinilai tidak memiliki urgensi dan tidak sejalan dengan kebutuhan strategis sektor olahraga maupun kepentingan publik Kabupaten Bogor.
Tuntutan Unjuk Ras
Koordinator Aksi, Mahdi mengungkapkan bahwa, persoalan utama dari rencana pengadaan ini bukan semata pada besaran anggaranya, melainkan pada penetapan skala prioritas penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, dalam rangka perencanaan dan penganggaran publik, Pokir DPRD sejatinya merupakan instrumen untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar diterjemahkan kedalam program program yang terdampak langsung rasional dan strategis.
“Penempatan pengadaan videotron sebagai program prioritas justru mencerminkan penyimpangan dan prinsip penganggaran berbasis kebutuhan dan kebermanfaat publik,” kata Mahdi kepada wartawan, Kamis 5 Februari 2026.
Ia mengatakan bahwa, alokasi anggaran dalam jumlah besar tersebut seharusnya diarahkan untuk menjawab persoalan riil yang dihadapi daerah.
Seperti penambahan penerangan jalan di wilayah pelosok dan peningkatan infrastruktur pendidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
“Penerangan jalan memiliki korelasi langsung dengan keamanan, keselamatan, dan produktivitas masyarakat. Sementara infrastruktur pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun kualitas sdm Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Mahdi menilai, kedua sektor tersebut memiliki urgensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pengadaan videotron yang dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat.
Selain itu, Mahdi menegaskan, Pokir DPRD adalah mandat rakyat, bukan ruang kompromi kepentingan publik. Lebih lanjut, ketika prioritas anggaran tidak disertai argumentasi kebutuhan yang kuat dan berpihak pada kepentingan publik.
“Maka, wajar apabila masyarakat mempertanyakan arah kebijakan tersebut. Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa sebagai bagian dari elemen kontrol sosial untuk mengawasi kebijakan anggaran daerah tetap berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang Kabupaten Bogor,” ungkap Mahdi.
(Albin)