Bogordaily.net – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa kebijakan teknis terkait penerapan work from home (WFH) di lingkungan pemerintah daerah masih dalam tahap pembahasan.
Hal ini menyusul arahan Presiden dalam rapat kabinet terakhir yang menekankan pentingnya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Bima Arya, hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri masih menunggu penjelasan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan dari kementerian terkait, khususnya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan
“Dari Menko Perekonomian yang akan kita bahas nanti di Kemendagri, teknisnya seperti apa. Kita masih menunggu,” ujarnya saat ditemui pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa arahan penghematan anggaran sudah jelas disampaikan Presiden dalam rapat kabinet.
Namun, implementasi di lapangan, termasuk kemungkinan penerapan WFH, masih memerlukan petunjuk teknis yang lebih rinci.
“Kan sudah ada perintah dari Presiden ketika rapat kabinet terakhir agar menghemat APBN, agar efisiensi. Tapi teknisnya seperti apa, WFH-nya kita masih menunggu,” tambahnya.
Bima Arya juga mengungkapkan bahwa wacana terkait opsi WFH sebenarnya sudah mulai disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dan Menteri Keuangan.
Pemerintah daerah, kata dia, siap mengikuti kebijakan tersebut demi menjaga konsistensi efisiensi anggaran.
“Sudah di-sounding sama Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Kita siap mengikuti tentunya demi konsistensi efisiensi,” ungkapnya.
Meski demikian, terkait waktu penerapan, termasuk kemungkinan dimulai pada April 2026, Bima Arya belum dapat memastikan
“Kita lihat ya, kita lihat,” pungkasnya.
(Fikri)