Bogordaily.net – WFH ASN Pemkab Bogor. Kalimat itu kini bukan sekadar wacana. Ia sudah menjadi kebijakan resmi—lengkap dengan nomor surat edaran, tanggal, dan arah yang jelas: penghematan energi.
Pemerintah Kabupaten Bogor mengambil langkah yang, bagi sebagian orang, terasa sederhana. Tapi sesungguhnya strategis. Setiap hari Jumat, aparatur sipil negara (ASN) diminta bekerja dari rumah. Work from home. Bukan setiap hari. Hanya Jumat.
Surat Edaran Nomor 000.8.3/578-ORG tertanggal 27 Maret 2026 menjadi dasar kebijakan ini. Pelaksanaannya dimulai setelah libur dan cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah. Momentum yang dipilih tidak kebetulan. Ada jeda. Ada ruang untuk beradaptasi.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyebut kebijakan ini sebagai strategi adaptif. Ia ingin dua hal berjalan beriringan: produktivitas tetap terjaga, konsumsi energi ditekan.
“Kami ingin memastikan kinerja ASN tetap optimal, namun juga mampu berkontribusi dalam penghematan energi secara nyata,” katanya.
WFH ASN Pemkab Bogor tidak berdiri sendiri. Ia hanya satu bagian dari orkestrasi yang lebih besar. Hari Senin hingga Kamis tetap bekerja dari kantor. Work from office. Ritme kerja tidak diubah total—hanya disesuaikan.
Namun ada garis tegas yang tidak boleh dilanggar: pelayanan publik.
Rumah sakit tetap buka. Transportasi tetap berjalan. Keamanan tidak boleh lengah. Penanggulangan bencana harus siaga. Tidak ada kompromi di sana.
“Pelayanan publik adalah prioritas utama,” kata Rudy lagi.
Di balik kebijakan ini, ada perubahan kecil yang sebenarnya besar dampaknya. Lampu dimatikan saat tidak perlu. Pendingin ruangan diatur minimal 24 derajat Celcius. Air digunakan lebih hemat. Alat tulis kantor dipakai lebih bijak.
Hal-hal sederhana. Tapi jika dilakukan oleh ribuan ASN, hasilnya tidak lagi sederhana.
WFH ASN Pemkab Bogor juga menyentuh urusan mobilitas. Ini yang sering luput dari perhatian. Pemerintah daerah mendorong ASN untuk berbagi kendaraan pada hari tertentu. Carpooling, istilahnya.
Hari Rabu bahkan lebih progresif. ASN didorong naik transportasi publik. Atau sepeda motor. Atau sepeda. Bahkan berjalan kaki.
Perubahan perilaku. Itu inti kebijakan ini.
“Kami ingin membangun budaya hemat energi,” ujar Rudy.
Tetapi satu hal tetap dijaga ketat: disiplin.
Absensi tetap wajib. Laporan kinerja tetap harus masuk melalui aplikasi. ASN bahkan harus siap datang ke kantor jika ada kebutuhan mendesak. Tidak ada alasan untuk mengendur.
Di sinilah letak ujian sebenarnya.
WFH sering disalahartikan sebagai kelonggaran. Pemkab Bogor tidak ingin itu terjadi. Mereka ingin membuktikan bahwa bekerja dari rumah tetap bisa profesional.
“WFH bukan berarti menurunkan disiplin,” tegas Rudy.
Dan dari Bogor, sebuah eksperimen kecil sedang berjalan. Jika berhasil, bukan tidak mungkin akan diikuti daerah lain. Sebab krisis energi bukan cerita satu wilayah saja. Ini cerita bersama.***