Bogordaily.net — Pemerintah resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), yang akan mulai berlaku efektif pada 1 April 2026. Kebijakan ini ditetapkan setiap hari Jumat sebagai bagian dari upaya mendorong efisiensi serta percepatan transformasi layanan berbasis digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Sejumlah bidang layanan publik dan sektor strategis tetap diwajibkan beroperasi penuh dari kantor maupun lapangan.
“Terdapat sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).
Ia merinci, sektor yang tidak terdampak kebijakan ini mencakup layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Selain itu, sektor strategis seperti industri dan produksi, energi, air, bahan pokok makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan juga tetap berjalan normal tanpa skema WFH.
Di sisi lain, pemerintah memastikan kegiatan pendidikan dasar dan menengah tetap berlangsung secara tatap muka (luring) selama lima hari dalam sepekan. Aktivitas olahraga dan ekstrakurikuler juga tidak mengalami pembatasan.
Sementara untuk pendidikan tinggi, khususnya mahasiswa semester empat ke atas, pelaksanaan kegiatan akademik akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Airlangga menekankan, kebijakan WFH ini secara khusus hanya diberlakukan bagi ASN dan tidak mencakup sektor swasta. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi katalis dalam mempercepat adopsi sistem kerja digital sekaligus menjaga produktivitas layanan publik.
Dengan implementasi yang dimulai awal April, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.***