Bogordaily.net — Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait tudingan dirinya sebagai pendana dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Laporan rencananya akan dilayangkan ke Bareskrim Polri pada Senin (6/4/2026).
JK menegaskan, dirinya tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan pihak-pihak yang selama ini dikaitkan dalam isu tersebut, termasuk Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma. Ia juga membantah keras informasi yang beredar di platform digital terkait dugaan aliran dana sebesar Rp5 miliar.
“Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” ujar JK dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (5/4).
Menurut JK, langkah pelaporan ke kepolisian dilakukan untuk meluruskan informasi yang dinilainya sebagai fitnah. Proses hukum tersebut akan diwakili oleh tim kuasa hukumnya.
Dalam kesempatan yang sama, JK menegaskan dirinya tidak pernah terlibat dalam polemik ijazah Jokowi, baik secara langsung maupun melalui komunikasi dengan pihak lain seperti Roy Suryo maupun Rismon Sianipar.
Ia juga menjelaskan bahwa pertemuan di kediamannya pada bulan Ramadan lalu yang dihadiri sejumlah akademisi dan profesional tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Pertemuan itu, kata JK, murni membahas masukan kebijakan untuk pemerintahan saat ini, termasuk bagi Presiden Prabowo Subianto.
“Itu terbuka, hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden,” ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menyampaikan bahwa laporan yang akan diajukan kemungkinan terkait dugaan pencemaran nama baik. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons atas tudingan yang dinilai merugikan kliennya.
Ia menambahkan, JK pada dasarnya enggan menanggapi isu-isu yang dianggap tidak substansial. Namun, karena perkara tersebut telah menjadi perhatian publik luas, maka langkah hukum dinilai perlu diambil.
“Pak JK sudah menyampaikan bahwa itu adalah fitnah, sehingga harus disikapi secara serius,” ujar Abdul.***