Bogordaily.net – Musim kemarau tahun 2026 diperkirakan akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan rata-rata tiga dekade terakhir.
Meski begitu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan kondisi ini tidak seekstrem yang ramai diperbincangkan publik.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa musim kemarau berpotensi datang lebih awal.
Polanya dimulai dari wilayah Nusa Tenggara, kemudian bergerak ke Bali dan Jawa, hingga menjangkau Sumatera.
Puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus, sebelum berakhir sekitar September hingga awal Oktober.
Kondisi ini dipicu oleh berkurangnya pembentukan awan serta meningkatnya udara kering. Dampaknya, risiko kekeringan hingga kebakaran hutan pun meningkat, sehingga langkah mitigasi seperti modifikasi cuaca dinilai penting, khususnya di daerah rawan.
Data BMKG menunjukkan sekitar 64,5 persen zona musim di Indonesia akan mengalami curah hujan di bawah normal. Bahkan, lebih dari separuh wilayah diperkirakan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari biasanya.
Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Rajab, menegaskan bahwa meskipun lebih kering, kondisi tahun ini bukan yang paling ekstrem dalam 30 tahun terakhir.
Ia juga meluruskan istilah seperti “Kemarau Godzilla” atau “El Nino Godzilla” yang sempat beredar di masyarakat.
Menurutnya, kemarau pada tahun 1997 dan 2015 masih jauh lebih parah. Namun, dibandingkan 2023, kondisi 2026 memang diprediksi lebih kering.
Fenomena El Nino turut berperan dalam situasi ini. BMKG mencatat El Nino mulai aktif sejak akhir April hingga awal Mei 2026, dengan intensitas awal yang masih lemah, namun berpotensi meningkat menjadi moderat pada Agustus hingga Oktober.
Fachri menegaskan bahwa El Nino dan musim kemarau merupakan dua hal yang berbeda. Indonesia tetap mengalami kemarau setiap tahun karena karakteristik iklim tropis, terlepas dari ada atau tidaknya fenomena tersebut.
Meski berpotensi lebih kering, masyarakat diimbau tetap tenang. BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih serta keberlangsungan sektor pertanian dan perkebunan.
“Informasi ini perlu disikapi dengan serius, namun tidak berlebihan. Yang terpenting adalah langkah mitigasi agar dampaknya bisa diminimalkan,” ujar Fachri.***