Bogordaily.net – Tambang di Bogor kembali menjadi bara yang belum padam. Ribuan warga dari Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang turun ke jalan. Mereka mendesak tambang dibuka lagi. Mereka ingin kembali bekerja. Ingin dapur tetap mengepul.
Aksi itu berlangsung di depan Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Senin lalu. Mereka tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg Rumpin Parung Panjang. Suaranya satu: tambang harus hidup lagi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendengar tuntutan itu. Jawabannya tidak berputar-putar. Tegas. Tambang belum bisa dibuka.
Alasannya bukan semata ekonomi.
Ia bicara soal keselamatan.
Menurut Dedi, selama bertahun-tahun masyarakat Parung Panjang menjadi korban lalu lalang truk tambang. Jalan rusak. Kemacetan panjang. Warga yang bekerja di Jakarta harus tiba larut malam. Anak sekolah terganggu. Aktivitas warga tersendat.
“Yang dipikirkan adalah jalur Parung Panjang yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi,” ujarnya di Bandung, Rabu (6/5/2026).
Masalahnya memang pelik. Jalur tambang dan jalur warga masih menjadi satu. Tidak ada jalan alternatif. Ketika aktivitas tambang berjalan, ribuan truk melintas di jalan yang sama dengan kendaraan masyarakat.
Dedi tidak ingin penderitaan lama kembali terulang.
Ia mengaku menerima banyak keluhan dari warga sejak aktivitas tambang berlangsung beberapa tahun terakhir. Bahkan, menurutnya, ada warga yang mengalami stres karena waktu tempuh perjalanan yang terlalu panjang setiap hari.
Persoalan tambang di Bogor akhirnya bukan lagi sekadar urusan ekonomi warga penambang. Ini berubah menjadi benturan antara kebutuhan kerja dan keselamatan masyarakat luas.
Di sisi lain, para pekerja tambang merasa kehilangan mata pencaharian sejak penutupan dilakukan sekitar tujuh bulan lalu. Banyak keluarga menggantungkan hidup dari aktivitas tambang pasir dan batu di kawasan tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya sudah menawarkan solusi. Dedi mengaku meminta data pekerja tambang agar bisa dialihkan menjadi tenaga kebersihan di bawah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat.
Upah pekerja tambang, kata dia, selama ini hanya berkisar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Itu pun tanpa perlindungan BPJS maupun asuransi ketenagakerjaan.
Namun hingga kini, data pekerja yang diminta belum juga diberikan.
“Kiriman datanya sampai sekarang belum ada,” katanya.
Drama tambang di Bogor pun belum menemukan titik akhir. Di satu sisi ada ribuan warga yang ingin kembali bekerja. Di sisi lain ada masyarakat yang trauma dengan debu, kemacetan, dan risiko kecelakaan akibat aktivitas tambang.
Dan Dedi Mulyadi tampaknya memilih berdiri di tengah tekanan itu: menjaga jalan tetap aman, meski harus menghadapi gelombang protes dari para pekerja tambang.***