Bogordaily.net – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan pembangunan jalan khusus tambang di Jawa Barat tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan aktivitas tambang, dampak lingkungan, hingga keadilan bagi masyarakat sekitar.
Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi dalam wawancara pada Kamis, 14 Mei 2026.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih melakukan kajian menyeluruh sebelum memutuskan langkah pembangunan maupun pengelolaan kawasan tambang di daerah.
“Jalan tambang kan kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia mengatakan, aspek utama yang sedang dikaji adalah keberlangsungan aktivitas pertambangan di masa mendatang.
Pemerintah ingin memastikan aktivitas tambang masih memiliki prospek dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan maupun sosial di kemudian hari.
“Jadi kita lihat dulu apakah tambangnya masih ada keberlangsungan atau tidak. Ini pada kajian lingkungan,” katanya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga menghitung luas area tambang yang masih aktif serta menyiapkan rencana pemanfaatan kawasan pascatambang untuk mendukung kehidupan masyarakat sekitar.
“Kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya, kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya. Ini yang lagi kita rumuskan sehingga tepat,” ungkapnya.
Dedi Mulyadi juga menyoroti skema pajak dan pembagian hasil dari aktivitas pertambangan.
Ia menginginkan hasil pajak tambang dapat lebih besar dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah terdampak.
“Karena rencana saya pajak tambang itu harus 70 persen kembali ke desa dimana tambang itu dilakukan,” tegasnya.
Menurut Dedi, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem pembangunan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat di sekitar kawasan tambang.
“Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” pungkasnya.(Fikri)