Bogordaily.net – Pemilik Hanania Travel akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya. Bukan oleh polisi. Tapi oleh para calon jemaah umrah yang sejak berbulan-bulan kehilangan kepastian keberangkatan ke Tanah Suci.
Kamis 28 Mei 2026, suasana di Jakarta Selatan memanas. Para jemaah yang semula berharap bisa berangkat ibadah justru harus mendatangi kantor travel untuk meminta kejelasan. Mereka datang membawa koper kekecewaan yang sudah terlalu lama dipendam.
Kasus ini menjadi babak panjang persoalan yang menyeret nama pemilik Hanania Travel setelah ribuan calon jemaah gagal berangkat sejak periode Syawal Maret-April 2026. Gelombang pembatalan kemudian meluas ke kloter Juni dan Juli 2026.
“Sudah enggak sabar lagi. Dari awal janji refund terus, tapi enggak ada kejelasan,” ujar Mareta, salah satu calon jemaah.
Mareta seharusnya berangkat pada 26 Maret 2026 bersama suami dan dua anaknya. Semua biaya sudah lunas sejak Desember 2025. Totalnya Rp115 juta. Uang hasil tabungan keluarga selama bertahun-tahun.
Awalnya semua tampak meyakinkan.
Visa sudah diterima. Perlengkapan umrah lengkap. Koper bahkan sudah siap sejak awal Maret. Tinggal tiket pesawat yang belum diberikan.
Lalu datang kabar itu.
Tanggal 18 Maret 2026, pihak travel menyampaikan alasan force majeure. Situasi Timur Tengah disebut tidak aman. Ada konflik Iran. Ada masalah transit lewat Dubai.
Para jemaah sempat percaya.
Namun beberapa hari kemudian muncul kabar lain. Rombongan yang memakai penerbangan langsung ke Jeddah ternyata juga dibatalkan. Di situlah rasa curiga mulai tumbuh.
Travel lain tetap berangkat normal. Tidak ada masalah berarti.
“Dari situ mulai terasa aneh,” kata Mareta.
Pihak travel kemudian menyampaikan alasan baru. Mereka mengaku mengalami gangguan keuangan akibat tertahannya jemaah kloter sebelumnya di Jeddah selama 12 hari.
Namun penjelasan itu dianggap tidak cukup.
Sebagian jemaah mulai menduga ada persoalan pengelolaan dana di internal perusahaan. Dugaan mismanajemen makin menguat setelah refund yang dijanjikan tidak kunjung dibayarkan.
Persoalan lalu dibawa ke Kementerian Haji.
Pertengahan April 2026 dilakukan mediasi di Hotel Ciputra. Pertemuan itu menghadirkan perwakilan jemaah dan pihak travel, termasuk pemilik Hanania Travel, Farhan, serta Nisa.
Hasilnya: ada kesepakatan pembayaran refund secara bertahap pada Mei, Juli, dan Agustus 2026.
Tetapi hingga menjelang pembayaran pertama, para jemaah mengaku belum melihat perkembangan berarti.
Ada yang menerima Rp5 juta. Ada yang Rp10 juta. Sebagian besar belum menerima apa pun.
Sementara itu, masalah justru meluas.
Kloter Juni dan Juli 2026 ikut batal diberangkatkan. Ironisnya, menurut pengakuan jemaah, pihak travel masih terus meminta pelunasan hingga akhir April dan awal Mei.
Kemarahan akhirnya memuncak.
Ratusan jemaah mendatangi kantor Hanania Travel di kawasan Kota Kasablanka. Mereka meminta kepastian langsung dari pemilik travel.
Namun jawaban yang datang dianggap tidak memberi solusi.
Akhirnya, pemilik Hanania Travel dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai pertanggungjawaban lebih lanjut.
Jumlah korban diperkirakan sangat besar.
Hanya untuk periode Syawal saja, terdapat sekitar 38 rombongan. Masing-masing rombongan berisi rata-rata 35 orang. Belum termasuk kloter Juni dan Juli.
Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Harga paket umrah berkisar Rp30 juta sampai Rp40 juta per orang. Ada keluarga yang mengalami kerugian hingga Rp250 juta karena berangkat dalam rombongan besar.
Yang paling menyayat justru cerita di balik uang itu.
Banyak jemaah merupakan pekerja biasa. Mereka menabung sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun demi bisa beribadah ke Tanah Suci bersama keluarga.
Kini impian itu berubah menjadi antrean panjang mencari kepastian refund.
Para korban berharap pemerintah segera turun tangan. Mereka meminta penjualan paket umrah dihentikan sementara sampai seluruh persoalan selesai.
Sebab yang mereka takutkan bukan hanya uang hilang.
Tetapi korban baru terus bertambah.***