Bogordaily.net – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Bogor pada Jumat (12/6/2026) untuk meninjau kondisi perlintasan sebidang yang dinilai masih menjadi salah satu persoalan utama keselamatan transportasi kereta api.
Kunjungan tersebut dipimpin Tim Ketua Komisi V DPR RI Hamka B. Kady dan didampingi Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan serta jajaran Pemerintah Kota Bogor.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan penumpang kereta api, khususnya terkait perlintasan sebidang yang masih tersebar di sejumlah wilayah.
Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mengatakan perlintasan sebidang menjadi fokus utama pembahasan antara DPR RI, pemerintah daerah, dan pihak terkait karena berpotensi menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.
“Alhamdulillah hari ini kami berkunjung di Stasiun Kereta Api Bogor yang pada dasarnya kita akan coba meninjau semua permasalahan yang ada, khususnya dari sisi keselamatan dan kenyamanan penumpang” ujarnya
Ia menyebut perlintasan sebidang menjadi pembicaraan khusus pada pertemuan kali ini dengan pihak terkait
“Yang lebih khusus lagi adalah terkait dengan perlintasan sebidang ini yang menjadi fokus pembicaraan kami dengan pemerintah daerah, Dirjen Perkeretaapian, dan seluruh unsur yang terkait,” ujar Hamka.
Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung pembenahan perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.
“Saya selaku anggota DPR RI dan teman-teman mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo yang telah menyiapkan anggaran yang cukup besar. Itu empat triliun rupiah untuk membenahi semua perlintasan sebidang, bahkan sebenarnya mungkin empat triliun itu belum cukup,”ujarnya
Menurut Hamka, penyelesaian persoalan perlintasan sebidang membutuhkan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga.
Karena itu, Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengalokasikan anggaran secara khusus guna mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung seperti flyover dan underpass.
“Ke depan semua kementerian yang terkait, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU harus menganggarkan di kementeriannya masing-masing untuk menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang” lanjutnya
DPR RI Komisi V bertekad mengawal berlangsungnya pengerjaan yang menjadi amanat Presiden serta prioritas khusus bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat
“Nanti kami kawal, dan ini sudah merupakan arahan Bapak Presiden bahwa persoalan keselamatan dan kenyamanan penumpang, khususnya di sektor transportasi kereta api, harus terjamin dengan baik,”jelasnya.
Selain itu, Hamka menyebutkan bahwa pembagian tugas antarinstansi akan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.
Kementerian PU diharapkan fokus membangun flyover dan underpass, sementara Kementerian Perhubungan bertugas melakukan koordinasi dan peningkatan teknologi pada perlintasan yang masih dapat dipertahankan.
“Kementerian PU membangun flyover dan underpass, kemudian Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi sekaligus mendorong bagaimana persoalan yang masih memungkinkan untuk di-upgrade teknologinya mudah-mudahan secara terprogram semua bisa dilaksanakan,”ujarnya.
Komisi V DPR RI juga meminta pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap penyelesaian perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir dan lima tahun ke depan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan yang selama ini masih terjadi di sejumlah titik perlintasan.
“Kami minta tiga tahun terakhir ini dan lima tahun ke depan sudah ada roadmap penyelesaian mengenai perlintasan sebidang itu, karena itulah yang menyebabkan persoalan-persoalan yang menimbulkan korban besar kiita tidak mau hal itu terulang lagi. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik,”tutup Hamka.***