Bogordaily.net – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji penyesuaian penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah tidak lagi memberikan bantuan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga mampu, sehingga alokasi anggaran dapat difokuskan kepada kelompok masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya evaluasi dan penataan ulang program yang selama ini menjangkau puluhan juta penerima manfaat di berbagai daerah.
Pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan gizi yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi kelompok yang memiliki kebutuhan paling besar.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga mampu berpotensi tidak lagi menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Nanik, wacana tersebut muncul dalam rangka refocusing atau penajaman penggunaan anggaran agar program MBG dapat dijalankan secara lebih efektif.
Dengan skema tersebut, anggaran yang tersedia diharapkan dapat lebih banyak menyasar masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana refocusing anggaran agar bantuan gizi lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Usulan tersebut juga telah mendapat perhatian dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah berencana membahas lebih lanjut berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan tersebut sebelum mengambil keputusan final mengenai arah pelaksanaan program ke depan.
Nanik menyebut Presiden Prabowo Subianto menyambut positif gagasan tersebut dan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam pertemuan lanjutan pada Jumat 12 Juni 2026.
Evaluasi terhadap program MBG dilakukan setelah pemerintah meninjau kembali profil penerima manfaat yang jumlahnya saat ini mencapai sekitar 63 juta orang.
Menurut BGN, kebutuhan gizi dan kondisi sosial ekonomi setiap kelompok penerima tidak selalu sama sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terarah.
Menurut Nanik, evaluasi dilakukan karena tidak semua dari sekitar 63 juta penerima manfaat saat ini dinilai membutuhkan intervensi gizi yang sama.
Dalam proses evaluasi tersebut, sekolah-sekolah yang berasal dari lingkungan keluarga mampu menjadi salah satu perhatian. Pemerintah menilai sebagian sekolah memiliki akses yang lebih baik terhadap pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik sehingga intervensi melalui program MBG dapat diprioritaskan kepada wilayah lain yang lebih membutuhkan.
Sekolah-sekolah yang berasal dari kalangan mampu dianggap memiliki akses gizi yang lebih baik sehingga anggarannya bisa dialihkan ke wilayah atau kelompok yang lebih membutuhkan.
Kebijakan ini dinilai dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk memperluas dukungan kepada kelompok rentan, daerah tertinggal, maupun masyarakat yang masih menghadapi persoalan pemenuhan gizi.
Dengan demikian, manfaat program diharapkan dapat dirasakan secara lebih optimal oleh mereka yang paling membutuhkan bantuan.
Selain membahas penyesuaian penerima manfaat, BGN juga menegaskan bahwa arah pengembangan program MBG ke depan tidak hanya berfokus pada besarnya jumlah penerima. Pemerintah ingin memastikan kualitas pelaksanaan program berjalan baik di setiap daerah.
Selain melakukan penataan ulang penerima manfaat, BGN juga menegaskan fokus program MBG ke depan bukan lagi mengejar jumlah penerima, melainkan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengawasan program di lapangan.
Peningkatan kualitas tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari distribusi makanan, pengawasan pelaksanaan program, kualitas menu yang diberikan, hingga efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjangkau banyak penerima, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Evaluasi yang tengah dilakukan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang selama ini masih membutuhkan dukungan dalam pemenuhan gizi sehari-hari.***