Bogordaily.net – Munculnya informasi mengenai penghentian penyidikan dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian publik.
Banyak masyarakat mempertanyakan alasan di balik keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lagi melanjutkan proses penyidikan perkara tersebut.
Kepastian mengenai penghentian penyidikan itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein. Penjelasan tersebut kemudian ramai diperbincangkan setelah beredar melalui berbagai platform media sosial pada Minggu, 14 Juni 2026.
Meski demikian, penghentian penyidikan oleh KPK bukan berarti dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis dihentikan secara keseluruhan. Perkara tersebut tetap berlanjut dan saat ini sedang ditangani oleh institusi penegak hukum lainnya.
Dalam keterangannya, Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa KPK sebelumnya memang telah melakukan langkah penyidikan terhadap perkara tersebut.
Namun, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tidak diperbolehkan adanya dua aparat penegak hukum yang secara bersamaan melakukan penyidikan terhadap perkara yang sama.
“Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan kalau pihaknya memang melakukan penyidikan. Namun, sesuai ketentuan perundang-undangan tidak boleh ada dualisme penyidikan oleh dua aparat penegak hukum (APH) yang berbeda untuk kasus yang sama,” tulis dalam unggahan yang beredar.
Kejagung Lebih Dulu Menangani Perkara
Berdasarkan penjelasan tersebut, alasan utama KPK menghentikan penyidikan adalah karena Kejaksaan Agung (Kejagung) telah lebih dahulu menangani kasus dugaan korupsi program MBG hingga masuk ke tahap penyidikan.
Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, satu perkara yang sama tidak dapat ditangani secara bersamaan oleh dua institusi penegak hukum berbeda pada tahap penyidikan.
Aturan tersebut diterapkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, perbedaan proses hukum, maupun potensi konflik dalam penanganan perkara.
Karena Kejagung telah lebih dulu meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan, KPK kemudian memilih menghentikan proses yang sedang berjalan di internal lembaga antirasuah tersebut.
KPK Siapkan Penyerahan Berkas
Saat ini, KPK dikabarkan masih menunggu keputusan dari jajaran pimpinan terkait langkah selanjutnya dalam perkara tersebut.
Salah satu opsi yang sedang dipersiapkan adalah penyerahan dokumen dan berkas yang telah dikumpulkan KPK selama proses penyelidikan maupun penyidikan kepada Kejaksaan Agung.
Dengan demikian, seluruh informasi dan data yang telah diperoleh KPK dapat menjadi bahan pendukung dalam proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Kejagung.
Keputusan tersebut juga menunjukkan adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi agar proses hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meski KPK tidak lagi melanjutkan penyidikan, masyarakat tetap dapat mengikuti perkembangan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis melalui proses yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Perkembangan lebih lanjut terkait perkara tersebut diperkirakan akan diumumkan setelah adanya keputusan resmi mengenai penyerahan berkas maupun hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejagung.(*)