Bogordaily.net – Ratusan massa yang tergabung dalam Institute Madani Nusantara (IMANTARA) menggelar aksi damai di dukung program MBG kawasan Pemerintah Kabupaten Bogor, pada Jumat 26 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu massa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan dan meminta Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan program tersebut.
Aksi yang berlangsung di sekitar Alun-Alun Tegar Beriman itu diikuti peserta dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Mereka membawa aspirasi agar program MBG tetap berjalan karena dinilai dibutuhkan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok ekonomi bawah.
Koordinator lapangan aksi, Juliana Wahid, menegaskan bahwa dukungan terhadap kelanjutan program MBG menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut.
“Kami mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program makan bergizi gratis. Jangan distop karena kenyataannya banyak anak-anak yang membutuhkan,” kata Juliana.
Menurutnya, manfaat program MBG tidak hanya menyentuh aspek gizi, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat kecil, pelaku UMKM, petani hingga peternak.
Ia juga mendesak pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru agar kembali berpedoman pada instruksi dan petunjuk teknis awal pelaksanaan program. Selain itu, pihaknya meminta persoalan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera mendapat perhatian.
“Kami mendukung Presiden melakukan bersih-bersih internal dari korupsi, tetapi jangan sampai persoalan di internal membuat program MBG berhenti,” jelasnya.
Kemudian, selain menolak penghentian MBG, massa juga meminta BGN melibatkan mitra, yayasan, UMKM, petani, dan peternak dalam penyusunan kebijakan program.
Ditempat yang sama, Anggota DPR RI Mulyadi yang hadir dalam aksi tersebut menyatakan aspirasi masyarakat akan dibawa ke tingkat pusat.
Menurutnya, program MBG telah mendapatkan persetujuan anggaran melalui APBN sehingga pelaksanaannya menjadi amanat yang harus dijalankan pemerintah.
“Anggaran makan bergizi gratis sudah disetujui DPR RI melalui APBN. Ini amanah rakyat yang harus dijalankan,” ujar Mulyadi
Ia menilai berbagai persoalan dalam pelaksanaan program seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan.
“Kalau ada penyimpangan atau oknum yang menyelewengkan anggaran, yang ditindak adalah pelakunya. Programnya diperbaiki, bukan dihentikan,” tambah dia.
Mulyadi memastikan aspirasi yang disampaikan massa akan dibawa ke DPR RI pada masa sidang pekan depan dan diteruskan kepada pemerintah pusat.
Aksi berlangsung kondusif meski sempat menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di sekitar Simpang Sabilulungan. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan delapan tuntutan terkait kelanjutan program MBG dan penguatan ketahanan pangan nasional.
(Albin)